Connect with us

Opini

Partai Politik dan Deparpolisasi

Published

on

Oleh : Petrus Selestinus

PERNYATAAN SIMPATIK Ketua DPRD DKI. Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bahwa Partai Politik tengah menghadapi deparpolisasi, harus dimaknai secara luas, bahwa kader-kader muda Partai dan Masyarakat sudah jenuh dengan kepemimpinan Para Ketua Umum Partai Politik yang sudah uzur, feodal dan terlalu lama memimpin seperti Megawati Soekarnoputri di PDI dan PDIP (sudah 24 tahun jadi Ketua Umum), Wiranto di Partai Hanura ( sudah 12 tahun lebih), dan Prabowo di Partai Gerindra ( sudah 12 tahun lebih), seharusnya legowo melepaskan jabatan Ketua Umumnya di Partai Politik masing-masing dan segera melakukan Munaslub untuk memberi kesempatan kepada kader-kader muda untuk memimpin Partai, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik yang kian merosot atau deparpolisasi.

Issue deparpolisasi yang dilontarkan oleh Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP, terkait dengan pilihan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang mencalokan diri dari jalur independen, harus dimaknai sebagai peringatan dini dari kader muda Partai bahwa regenerasi pada pucuk pimpinan Partai yang tidak berjalan selama puluhan tahun menjadi sumber masalah utama yang menyebabkan terjadinya deparpolisasi. Para kader bangsa yang berkualitas sudah jenuh, merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri lagi dengan keberadaan Partai Politik yang dikomandani oleh pimpinan Partai Politik yang sudah uzur dan bergaya feodal.

Karena itu pernyataan Prasetyo Edy Marsudi tentang deparpolisasi itu sangat tepat momentumnya, bahwa kuatnya dukungan calon independen dalam Pilkada DKI 2017 menjadi bukti bahwa deparpolisasi terhadap Partai Pllitik sudah tidak bisa dicegah dan sangat mengkhawatirkan bagi eksistensi Partai Politik di masa yang akan datang.

Kita patut mengapresiasi pernyataan jujur dan obyektif dari Prasetyo Edy Marsudi, bahwa Partai Politik sedang mengalami deparpolisasi dan indikatornya adalah kuatnya dukungan warga terhadap calon Gubernur Ahok dan banyaknya calon Gubernur DKI yang ingin maju dari jalur perseorangan, sekalipun banyak Partai yang mau mendukung.

Inilah momentum terbaik bagi Partai Politik merevolusi mental kader-kader dan pimpinannya, agar kepercayaan rakyat terhadap Partai Politik dapat dipulihkan segera. Ada 3 ( tiga) cara untuk merevolusi mental Partai Politik.

Pertama : Ketua Umum Partai Politik yang sudah terlalu lama memimpin dan sudah uzur usianya harus meletakan jabatannya dan memberi kesempatan kepada kader-kader muda Partai untuk memimpin;

Ke-dua : Ketua Umum Partai harus mengumumkan ke publik berapa jumlah kader Partainya yang dipenjara karena korupsi di semua tingkatan dan berapa jumlah kader Partainya yang dipecat oleh Partai karena melakukan perbuatan tercela lainnya yang merugikan masyarakat.

Ke-tiga : Partai harus membuat pembatasan masa jabatan seorang Ketua Umum Partai hanya boleh menjabat sebagai Ketua Umum untuk 2 (dua) periode masa jabatan, namun tetap melalui forum tertinggi Partai yaitu Kongres/Munas/Muktamar atau sebutan lainnya.

Hal ini menjadi penting, karena persoalan deparpolisasi Partai Politik bukan disebabkan oleh sistim pilkada yang menyertakan calon perseorangan atau independen di dalam Pilkada atau karena keikutsertaan seseorang dalam pilkada melalui jalur independen, akan tetapi 100 % disebabkan oleh kelakuan kader-kader dan Pimpinan Partai yang dalam banyak hal, janjinya sulit dipegang atau sering berkhianat, apa yang diucapkan berbeda dengan yang dilakukan.

Selain daripada itu sebagian besar Ketua Umum Partai yang sudah terlalu lama memimpin Partai dengan usia yang sudah uzur dan bergaya feodal, telah memberikan andil besar dalam melahirkan deparpolisasi, karena Partai tidak melahirkan negarawan dan minimnya Partai menempatkan kader-kader terbaiknya dalam memimpin bagsa ini.

Karena itu Megawati Soekarnoputri, Wiranto dan Prabowo sebaiknya mengundurkan diri sekarang juga dan membuka jalan bagi kader-kader muda Partai Politik untuk memimpin Partai agar kelak Partai bisa melahirkan kader-kader yang berkarakter negarawan dan menjadi pemimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab.

Kaderisasi di Partai Golkar dan PKS harus dijadikan contoh untuk ditiru, meskipun dalam melahirkan kader-kader muda yang profesional untuk menjadi pemimpin bangsa ini diberbagai level pada masa yang akan datang belum begitu banyak lahir dari Golkar dan PKS.

Khusus kepada Megawati Soekarnoputri dari PDIP, Jenda TNI. Purn. Wiranto dari Partai Hanura, Letjen TNI Purn. Prabowo dari Gerindra dan Muhaimin Iskandar dari PKB, sudah waktunya legowo, segeralah menyelenggarakan munaslub untuk mengganti posisi Ketua Umum, tanpa harus menunggu berakhirnya masa jabatan Ketua Umum hasil forum tertinggi Partai yang rata-rata baru berjalan setahun.

Karena itu jika Partai Golkar jadi menyelenggarakan Munaslub pada bulan Mei 2016, maka PDIP, HANURA, GERINDRA dan PKB bisa menyusul, karena faktanya para Ketua Umum Partai seperti Megawati Soekarnoputri dari PDIP meskipun telah berkali-kali menjadi Ketua Umum dari hasil kongres Orde Baru dan Kongres Reformasi yang katanya demokratis, tetapi gagal membawa Partai menjalankan amanat reformasi dan gagal membawa Partai melahirkan kader-kader Partai yang berkelas negarawan untuk memimpin bangsa ini, bahkan kader-kader Partainya banyak yang masuk penjara karena korupsi dan perbuatan tercela lainnya.

Kondisi demikian menjadi penyebab utama terjadinya deparpolisasi, karena rakyat tidak menyukai tingkah laku kader Partai yang korup dan keluar masuk penjara terus kembali memimpin Partai lagi. Imbasnya adalah Ketua Umum Partai dikesankan oleh publik seakan-akan membiayai hidup Partainya bahkan Keluarganya dari uang korupsi kader-kadernya.

Oleh karena itu jika ingin mencegah deparpolisasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik, maka kepemimpinan lima tahun para Ketua Umum Partai yang masih ingin menjabat seumur hidup, harus segera diakhiri, demi regenerasi sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Partai Politik, seperti halnya sekarang masyarakat sedang menggandrungi calon perseorangan atau independen dalam pilkada.

Banyak kader Partai yang berkualitas, tidak bisa mencapai puncak karier politik, bahkan menjadi tua di tingkat bawah, malah masuk penjara karena korupsi, karena di Partai Politik tidak ada pola rekrutmen yang jelas, tidak ada jaminan untuk promosi jabatan karir politik dan tidak ada sanksi yang tegas di internal Partai manakala ada kader Partai yang dalam sikap dan tindakannya melukai hati rakyat.

Kaderisasi merupakan kebutuhan mendesak bagi sejumlah Partai Politi, kecuali Partai Golkar dan PKS. Lain daripada itu tidak ada kaderisasi yang berjalan secara berjenjang, atau kalaupun ada kadrisasi mentoknya di lapisan ke dua, karena lingkaran ring 1 (satu) sudah diisi oleh kader-kadr jenggot yang dalam sikapnya Asal Bapa Senang atau Asal Ibu Senang. Akibatnya banyak kader yang tidak siap menjadi pemimpin lantas mengeluarkan oto kritik seperti deparpolisasi karena calon Gubernur memilih jalur independen.

Sekali lagi saatnya Partai Politik mulai belajar melakukan kaderisasi, agar ketika terjadi pilkada, pileg atau pilpres, Partai Politik tidak bingung mencari kader untuk menjadi calon pemimpin di berbagai level, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di BUMN-BUMN dan Komisi-komisi independen lainnya.

Petrus Selestinus adalah Koordonator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, dan advokat Peradi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Pentingnya Perubahan Pola Pikir

Published

on

Oleh : Saurip Kadi

KALAH menang dalam Pemilu atau Pilkada bukanlah akhir dari segalanya seperti dalam perang. Karena, Pemilu/Pilkada tak lebih hanyalah sarana untuk menghitung jumlah pendukung atau pemilih bagi masing-masing kontestan. Seusai itu, kehidupan akan kembali seperti sebelumnya.

Munculnya sedikit ketegangan sosial dan bahkan kekhawatiran serta rasa was-was akan terjadi kerusuhan sosial menjelang Pilkada DKI, sama sekali bukan karena rakyat Jakarta belum siap berdemokrasi. Tapi lebih karena kepentingan kelompok tertentu yang menunggangi agenda Pilkada DKI.

Ditilik dari agenda yang mereka gulirkan dan tokoh yang terlibat dalam upaya memanaskan suhu politik Jakarta, tidak lepas dari rekayasa sosial untuk memunculkan kerusuhan sosial dengan target optimal jatuhnya pemerintahan Jokowi. Karena hanya cara itulah, mereka bisa selamat dan lepas dari pertanggungan jawab hukum atas kejahatannya dimasa lalu.

Kelompok lain yang berkepentingan adalah mereka yang hendak mengembangkan paham “kilafaf” untuk pada saatnya kelak mengganti dasar negara Pancasila. Sinergi dua kepentingan menjadi efektif, karena issue yang diekmbangkan menyangkut keyakinan agama dan sentimen etnis yang terkait dengan kesenjangan yang begitu menganga yang nyatanya dan benar adanya.

Berebut Menjadi Pelayan Rakyat.

Pilkada DKI telah usai, sepatutnya kita mengucapkan selamat kepada penduduk DKI yang telah berhasil memilih pemimpin untuk 5 tahun kedepan. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, kita ucapkan selamat bekerja, semoga saja kelak tidak ingkar terhadap kontrak sosial yang telah disampaikan dalam kampanye yang lalu.

Dalam demokrasi, para pejabat pemerintah sudah barang tentu mendapat upah dengan sebutan gaji atau upah, dan juga fasilitas seperti kendaraan, perumahanan, dan lain-lainnya. Kita juga tahu, dimanapun mereka yang menerima upah disebut pegawai, buruh, karyawan, atau panggilan lainnya yang tugasnya melayani majikan. Sebaliknya, mereka yang membayar upah, disebut majikan, juragan, dan atau bos.

Dan karena uang yang digunakan untuk membayar upah tersebut adalah dari pajak rakyat, maka di negara demokrasi rakyat diposisikan sebagaimana layaknya majikan. Mereka dihargai atau dihormati oleh para pelayannya tak peduli sebutan mereka adalah Lurah, Bupati, Gubernur, Menteri, Anggota DPR dan Presiden sekalipun.

Kesadaran bahwa dirinya tak lebih adalah pelayan rakyat bagi segenap pejabat negara, utamanya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih menjadi utama, agar kedepan tidak ada lagi perlakuan kasar apalagi tidak senonoh oleh sang pelayan terhadap majikannya yaitu rakyat, siapapun ia.

Siapapun tak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga dari etnis manapun. Pada millenium 21, rasanya naif kalau kita masih ribut soal etnis. Tapi kita tidak boleh membohongi diri, bahwa dimasyarakat luas ada masalah yang serius terkait Etnis Tionghoa. Kita harus jujur mengakui bahwa dimasa lalu ada kebijakan negara yang “keliru”, sehingga kini muncul jurang kesenjangan yang begitu menganga akibat penguasaan alat produksi dan sumber daya nasional oleh segelintir pengusaha yang kebetulan didominasi keturunan Tionghoa.

Persoalan menjadi lebih serius karena dalam prakteknya pengusaha papan atas dari etnis Tionghoa nyatanya banyak yang terlibat dalam kejahatan penjarahan kekayaan negara seperti yang terjadi dalam kasus BLBI, korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya termasuk juga soal Narkoba. Praktek Oligharki kekuasaan, Mafia dibanyak aspek kehidupan termasuk dilingkungan lembaga pengadilan, Kartel, Kriminalisasi, “Capital Violence” dan bahkan “State Terrorism” umumnya karena peran mereka. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa keterlibatan mereka dalam berbagai kejahatan tersebut juga karena perlindungan, persekongkolan, kolaborasi dan bahkan alat dari oknum penguasa dan juga rezim.

Kita tahu bahwa beberapa ratus pemilik tanah, tambang dan atau hutan dengan luas berpuluh ribu, beratus ribu dan bahkan ada yang berjuta hektar sebagian besar juga pengusaha keturunan Tionghoa. Dalam prakteknya mereka justru tega mengusir penduduk setempat yang telah turun termurun tinggal disitu namun terkalahkan oleh “lisensi”. Dan mustahil untuk mendapatkan “lisensi” atas lahan yang begitu luas diperoleh dengan gratisan alias cuma-cuma. Praktek titip saham atau komisi adalah hal lazim di negeri ini.

Hikmah Yang Bisa Dipetik.

Kasus dugaan penodaan agama oleh Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) telah menyebabkan sejumlah penyakit jiwa bangsa kini nampak dipermukaan. Kebhinekaan kita ternyata masih sebatas pada verbal. Diantara kita masih banyak yang menempatkan agama justru sebagai sumber perpecahan dan bahkan mala petaka kemanusiaan.

Niscaya Presiden Jokowi akan segera melakukan penataan sistem politik nasional yang mewajibkan negara memperlakukan secara setara terhadap segenap warga negara, sehingga ukuran mayoritas dan minoritas menjadi tidak relevan lagi, dan kedepan issue agama tidak lagi dipakai untuk kepentingan politik.

Kesenjangan sosial yang tercipta secara struktural akibat penguasaan alat produksi dan sumber daya nasional oleh konglomerat yang kebetulan dominan dari etnis Tionghoa, juga tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa upaya terukur untuk membenahinya, tanpa harus ada “perang” antara Pemerintah dengan mereka. Sebaliknya, mereka juga harus berbesar hati untuk mencari solusi bersama pemerintah, agar lahir kebersamaan segenap warga bangsa dalam bingkai NKRI.

Dengan demikian warga negara keturunan Tionghoa lainnya yang jumlahnya begitu besar dan tidak ikut berdosa, tidak kembali menjadi korban akibat amuk massa.

Begitu pula tentang kerusakan mentalitet alat negara, mustahil tiba-tiba berubah menjadi baik, hanya karena Presidennya tidak mau merangkul dan dirangkul penjahat ekonomi.

Dengan bermodal kejujuran dan kesederhanaan saja dalam separuh perjalanan pemerintahannya telah banyak membawa perubahan. Wajar saja kalau rakyat banyak menaruh harap, untuk Presiden Jokowi kedepan dengan sisa waktu 2,5 tahun bisa melakukan sejumlah retooling sebagaimana yang pernah dicanangkan oleh Bung Karno yaitu Retooling Mentalitet, Retooling Alat Negara, Retooling Alat Produksi dan juga Retooling Logistik Nasional yang kesemuanya sesungguhnya sudah menjadi bagian dari NAWACITA.

Karena hanya dengan cara itu, maka peran NKRI yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan segera dirasakan segenap rakyat tanpa kecuali. Sehingga konsep kenegaraan diluar Pancasila dengan bungkus agama sekalipun niscaya tidak akan laku.

Saurip Kadi, Adalah Penulis Mantan Aster.

Continue Reading

Opini

Jakarta Butuh Pemimpin Baru

Published

on

Oleh : Igor Dirgantara

DUA bulan jelang pemungutan suara, persaingan semakin seru dan ketat antara tiga pasangan calon (paslon) yang berkontestasi di Pilkada DKI 2017. Masing-masing paslon, yaitu Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi berpeluang untuk menang dan sekaligus juga berpotensi kalah, atau tidak lolos masuk ke putaran kedua. Hal ini tercermin dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga SPIN yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 14 Desember 2016.

Ketika responden ditanya jika pemilihan dilakukan saat ini, Ahok-Djarot masih unggul (31%), disusul pasangan Anies – Sandi (27%), Agus-Sylvi (23%), dan yang belum menentukan pilihan sebesar 19%. Dukungan kepada tiga pasangan calon yang berkompetisi di Pilkada DKI 2017 Jakarta pun masih cair sampai saat ini, dan cenderung masih bisa berubah.

Meskipun tingkat akseptabilitas (favorability) terhadap Ahok cenderung menurun, namun publik DKI Jakarta tetap melihat Ahok sebagai figur yang paling memahami masalah di DKI Jakarta (73%), dibanding Anies (40%), atau Agus (33%). Sebaliknya, Anies lebih dilihat sebagai sosok yang lebih punya perhatian (caring) terhadap warga DKI Jakarta (57%), daripada Ahok (52%), bahkan Agus (47%). Anies juga lebih dianggap mewakili semua lapisan penduduk Jakarta (52%), ketimbang Ahok (41%), dan Agus (39%).

Publik DKI Jakarta mengharapkan pemimpin yang memiliki respek, integritas, mereprentasikan semua lapisan masyarakat Jakarta, sanggup menciptakan lapangan pekerjaan, dan punya kemampuan memajukan pendidikan bagi warganya.

Masih ada 30% yang percaya bahwa Ahok pantas untuk dipilih kembali sebagai Gubernur, sedangkan 55% menginginkan sosok Gubernur DKI yang baru. Berbeda dengan Ahok yang kontoversial di mata publik, Anies Baswedan yang paling punya potensi dan peluang untuk dipilih warga DKI Jakarta sebagai Gubernur DKI baru, sekalipun sangat rentan diterpa isu-isu negatif keagamaan. Agus Harymurti juga punya kesempatan yang sama layaknya Anies sekalipun minim pengalaman.

Etnisitas dan Agama

Etnis cina di Jakarta 90% memberi dukungan penuh kepada pasangan Ahok-Djarot, dibanding Anies-Sandi (4%), Agus-Sylvi (1%), dan yang belum menentukan pilihan (6%). Etnis Cina di DKI Jakarta sekitar 8 % dari total penduduk Jakarta.

Etnis Jawa sebesar 38% dari penduduk Jakarta, yang memilih Anies-Sandi (23%), Ahok-Djarot (22%), Agus-Sylvi (20%), dan 34 % belum tentukan pilihan.

Untuk etnis Betawi yang berjumlah 34% dari masyarakat DKI Jakarta, 29% nya pilih Anies-Sandi, Agus-Sylvi (27%), Ahok-Djarot (12%), dan yang belum tentukan pilihan (31%).

Sedangkan untuk etnis Sunda sebesar 14% dari penduduk Jakarta, Agus-Sylvi dipilih sebanyak 29%, sementara Anies-Sandi (21%), Ahok-Djarot (16%), dan ada 34% yang belum menentukan pilihan.

Di segmen agama, 9% umat Kristiani di Jakarta memilih pasangan Ahok-Djarot (94%), Agus-Sylvi (4%), Anies-Sandi nihil (0%), dan 2% belum tentukan pilihan.

Sekitar 48% masyarakat Jakarta mengetahui kasus Surat Al-Maidah yang menimpa Ahok dan permintaan maafnya kepada publik. Yang hanya tahu pengutipan surat Al-Maidah saja (23%), permintaan maaf Ahok (13%), dan yang sama sekali tidak tahu/dengar (6%). Dari kasus tersebut, sebanyak 27% mendukung ahok, 51% tidak mendukung. Dan sisanya tidak menjawab.

Survei dilakukan dengan responden 773, dengan teknik multistage random sampling. Margin of error 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung dengan bantuan kuisioner. Uji kualitas dilakukan melalui spot check dengan mengambil 20 % dari total sample.

Igor Dirgantara, adalah Direktur SPIN (Survey and Polling Indonesia).

Continue Reading

Opini

Bersatu Padu dalam Gelora Semangat Kemanusiaan

Published

on

Oleh : Jaya Suprana

GEMPA bumi berkekuatan 6,4 SR mengguncang Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada 7 Desember 2016. Informasi dari BMKG, gempa terjadi pada pukul 05.03 WIB dengan episentrum dengan kedalaman 10 kilometer berada di timur laut Kabupaten Pidie.

BMKG menambahkan tingkat guncangan menunjukkan bahwa dampak gempa bumi berupa guncangan kuat terjadi di beberapa daerah seperti Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukorumpuet, Panteraja, Angkieng, dan Pohroh pada skala intensitas III SIG-BMKG (VI MMI).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai bantuan logistik bagi warga Aceh yang menjadi korban gempa. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, total nilai bantuan yang akan disalurkan senilai Rp 2.096.880.256. Bantuan logistik tersebut antara lain berupa tenda keluarga, tenda gulung, matras, selimut, family kit, food ware, kids ware, baju, mi instan, makanan kaleng, dan berbagai jenis sembako. Selain itu Kementerian Sosial juga membuka dapur umum lapangan sebagai bagian dari aksi tanggap darurat. Setiap dumlap, mampu menyajikan hingga 1.000 porsi makanan bagi para pengungsi.

Khofifah menyatakan, Kementerian Sosial terus mengikuti perkembangan dari penanganan korban gempa, termasuk memantau jumlah korban meninggal dan luka akibat gempa. Bantuan kepada korban gempa, menurut Mensos, disalurkan melalui Dinas Sosial Aceh di masa darurat. Sudah barang tentu Palang Merah Indonesia segera mengerahkan segala daya untuk membantu meringankan derita para korban gempa 712 di Aceh.

Ketua DPR RI segera mengumpulkan segenap fraksi DPR untuk cepat bergerak membantu para korban gempa. Front Pembela Islam secara resmi mengumumkan pengiriman laskar kemanusiaan ke Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Berkoordinasi dengan FPI Sumut dan Aceh, FPI membangun posko-posko bantuan kemanusiaan. Laskar kemanusiaan Buddha Tzu Chi beserta tim dokter di bawah koordinasi Oei Hong Tjhien juga sigap segera langsung berangkat ke Aceh untuk menolong para korban gempa.

Pada usia lanjutnya, tokoh perbankan nasional Mochtar Riyadhi menyempatkan diri datang ke mabes PMI Pusat untuk menyerahkan sumbangsih kemanusiaan setelah sebelumnya laskar kemanusiaan Lippo Group di Sumatera Utara dan Aceh langsung terjun ke lapangan untuk membantu penyelamatan para korban gempa di Aceh.

Meski diri sendiri sedang dalam kondisi babak belur lahir batin akibat upaya membela rakyat miskin Kota Jakarta dari angkara murka penggusuran, pejuang kemanusiaan Sandyawan Sumardi masih tidak mau ketinggalan menghimpun sumbangsih kemanusiaan melalui Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia maupun menugaskan relawan kemanusiaan JRKI ke Pidie Jaya, Aceh. Seperti dahulu juga telah dilakukan pada masa musibah tsunami menimpa Aceh.

Dapat diyakini bahwa sebenarnya masih banyak lagi kelompok relawan kemanusiaan di luar jangkauan pantauan terbatas saya pribadi, ikut berperan serta dalam memberikan sumbangsih bantuan masing-masing demi membantu mengurangi penderitaan para korban gempa 712 di Aceh. Di tengah suasana kegalauan yang sedang merongrong sendi-sendi persatuan bangsa, mendadak pada saat bersama menghadapi musibah gempa 712 di Aceh, bangsa Indonesia sigap menyingkirkan segenap perbedaan pendapat demi kembali bersatu padu dalam gelora semangat kemanusiaan.

Seharusnya media formal dan sosial di dalam dan luar negeri berhenti memberitakan suasana perselisihan pendapat demi bersatu padu gencar memberitakan luapan gelora semangat kemanusiaan masyarakat Indonesia dalam gigih mewujudkan semangat ketuhananan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial yang tersirat dan tersurat di dalam Pancasila menjadi kenyataan sikap dan perilaku nyata.

Jaya Suprana, adalah pembelajar semangat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Continue Reading

Trending