Fadli Zon, Jokowi dan Kasus-Kasus Ahok

Oleh : Petrus Selestinus

Presiden Jokowi tidak perlu merespons tuntutan yang bernada cengeng dari seorang Fadlizon, pimpinan DPR RI yang meminta agar Presiden Jokowi mengklarifikasi rumor tentang adanya perlindungan dari Presiden Jokowi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dilindungi dalam kasus Reklamasi Pantai Utara dan pembelian lahan RS. Sumber Waras yang saat ini dalam penyelidikan dan penyidikan KPK. Permintaan Fadlizon agar Presiden Jokowi menjelaskan tentang rumor melalui media masa itu, sangat tidak etis dan telah keluar dari fatsun politik, karena Fadlizon sudah sudah tahu bahwa apa yang didengarnya itu hanyalah rumor yang berkembang, tetapi meminta Presiden menanggapi dan mengklarifikasi. Kalau saja Fadlizon merasa bahwa rumor yang berkembang itu bakal menguntungkan posisinya selaku politisi Partai Gerindra dan sebagai Pimpinan DPR dan hal itu dilakukan dalam rangka chek and balances atau menjalankan fungsi pengawasan maka seharusnya Fadlizon memverifikasi terlebih dahulu kebenaran rumor yang dimiliki itu, kemudian meminta kepada Presiden Jokowi untuk menaggapi.

Fadlizon sepertinya sudah kehabisan bahan untuk memojokan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dalam isu Reklamasi Pantai Utara dan Lahan Sumber Waras, sehingga demi mencapai tatget politik jangka pendek dan pragmatis, maka Fadlizon tidak segan-segan mencoba menyeret Presiden Jokowi untuk nimbrung di dalam polemik murahan, tidak proporsional dan tidak etis dengan maksud agar Presiden Jokowi turut memojokan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Jika saja benar Presiden melindungi Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dalam kasus Reklamasi dan lahan Sumber Waras, dimana Fadlizon memiliki bukti atau petunjuk yang cukup, tentang perlindungan yang diberikan sehingga dengan perlindungan itu sudah menghambat proses hukum di KPK, maka seharusnya Fadlizon tidak perlu merengek-rengek meminta Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi tentang sebuah rumor, melainkan Fadlizon seharusnya paham UU KPK dan meminta KPK untuk memanggil dan memeriksa Presiden Jokowi untuk mempertanggung jawabkan sikapnya itu yaitu melindungi Ahok, jika perlindungannya itu sudah sampai pada tingkat menghambat jalannya penyelidikan dan penyidikan korupsi di KPK.

Fadlizon sepertinya tidak memahami subtansi UU KPK terutama proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan di KPK, begitu juga Fadlizon dengan kedudukan yang mentereng sebagai pimpinan Partai Gerindra dan sebagai seorang pimpinan DPR tetapi tidak memiliki etika politik dan tidak menjaga harmonisasi dalam hubungan antar kelembagaan sebagai sesama pimpinan lembaga tinggi negara, yang seharusnya tidak perlu memgumbar atau mengobral permintaan klarifikasi itu melalaui media masa, karena antara DPR dan Presiden sudah ada mekanisme baku ttg tata cara komunikasi antara Presiden dengan pimpinan DPR. Cara demikian secara langsung tidak langsung Fadlizon ingin menyeret Presiden Jokowi untuk terlibat dalam persoalan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab seorang Presiden. Fadlizon seharusnya memahami posisi, peran dan fungsi KPK ketika sedang menangani sebuah kasus korupsi, di sana ada apa yang disebut independensi KPK, ada frasa yang menyatakan KPK harus bebas dari campur tangan kekuasaan manapun.

Dengan demikian Fadlizon seharusnya cukup menyurati Presiden dan menanyakan apakah benar Presiden Jokowi melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Fadlizon bisa saja menyurati KPK dan meminta KPK menjelaskan kepada publik apakah Presiden Jokowi benar melindungi Ahok dan perlindungannya itu sudah sampai pada tingkat menghambat jalannya pemeriksaan. Itu baru namanya politisi yang memiliki etika dan tatakrama dalam menjaga hubungan antar lembaga negara. Bukan dengan cara mengobral rumor yang diperoleh di warung kopi lantas Presiden Jokowi harus menjelaskan tentang rumor yang tidak berujung itu. Sudah tau itu rumor, ko masih meminta penjelasan.

Petrus Selestinus, adalah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dan Advokat Peradi.