Connect with us

Bisnis

Lego Grand Indonesia Kembangkan Permainan Alternatif di Indonesia

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Retail dan Sales Manager Lego Certified Store Indonesia (PT Adidaya Multi Niaga) Dede Jainudin mengungkapkan sampai saat ini permainan Lego di Indonesia berkembang pesat, dimana sebelumnya Lego hanya memiliki tiga toko resmi yakni di Cilandak Town Square Jakarta, Grand City Mall Surabaya dan Beachwalk Shoping Centre, Kuta, Bali.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, Untuk diketahui, Grup Lego bermula dari sebuah usaha kerajinan kayu di kota Billund, Denmark yang dimiliki Ole Kirk Christiansen. Saat itu 1916, Christiansen membeli sebuah toko kerajinan kayu yang telah beroperasi sejak 1895. Awalnya toko ini hanya membantu pembangunan rumah dan pembuatan mabel kayu, serta memiliki beberapa orang pegawai.

Lalu pada 1963, Lego memperkenalkan material berbahan acrylonitrile butadine styrene yang menggantikan bahan sebelumnya dalam pembuatan bata Lego, yaitu cellulose acetate (CA). Bahan tersebut lebih stabil dan masih menjadi bahan dasar material Lego hingga kini.

“Pertama kali itu tahun 2014 di Citos pada 9 Januari lalu diikuti di beberapa kota lainnya. Sekarang kami membuka lagi yang keempat di Jakarta tepatnya di Grand Indonesia Shopping Town, West Floor, lantai 2,” ungkapnya, saat Grand Opening LCS (Logo Certified Store) di Jakarta, Selasa (15/6)

Lego Certified Store merupakan toko resmi yang khusus menjual produk asli Lego termasuk aksesorisnya. Perbedaan di setiap toko, Lego Store memiliki area bermain Lego dimana anak-anak dapat mengeksplorasi kreativitas dalam membuat bangunan. Selain menawarkan koleksi menarik juga menawarkan program belajar lainnya untuk anak-anak setiap bulan di minggu pertama dan ketiga secara cuma-cuma.

“Kami telah lama memiliki program belajar dan bermain Lego untuk anak-anak secara gratis setiap bulan pukul 11.00-12.00 WIB. Mainannya pun bisa dibawa pulang,” terangnya.

Untuk itu, target kedepannya Lego diakhir tahun 2016, akan mengejar beberapa target lagi yang akan dibuat yaitu tiga store dibulan November dan delapan Store di bulan Desember.

“Pasar terbesar Lego store adalah Indonesia, nantinya akan diakan event 1bulan dan donasinya adalah para pembeli Lego tersebut dengan menaruh satu bagian Lego di Wall Lego store,” ujar Mr. Casper Klynge.

Menurutnya, target penjualan di Indonesia, bughet store percabang. Ada lima belas cabang, namun pihaknya tidak bisa menilai satu persatu, tetapi banyak disupport oleh para para petinggi Bank di Indonesia.

Tan Lian Ann mengatakan, Grand opening tersebut, merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya di bulan Mei lalu dalam bentuk program charity, dimana Lego Indonesia melakukan kegiatan memberikan donasi atau sumbangan kepada ASA (Alena Sahabat Anak) sebesar Rp 50.000.000

Sementara itu, dalam sambutannya Duta besar Denmark Mr. Casper Klynge mengatakan, bahwa pihaknya merasa senang, karena Lego banyak permainan sebagai sarana alternstif.

“Kami senang permainan Lego telah banyak tersebar dibanyak negara, Lego bukan sekedar mainan pilihan, tetapi bisa juga sebagai sarana alternatif dalam meningkatkan kreativitas anak-anak dan juga orang dewasa,” ujarnya. (Ifa/uzi/hlb)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

Perusahaan BUMN Geo Dipa Dukung Kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting

Published

on

lMF-WB 2018 adalah ajang Indonesia untuk mempresentasikan pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi, hingga kemajuan ekonomi nasional pasca krisis.

Jakzone.com, Jakarta – Badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) turut mendukung kegiatan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeetings 2018 di Nusa Dua, Bali.

“Ini adalah ajang Indonesia untuk mempresentasikan pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi, hingga kemajuan ekonomi nasional pasca krisis hebat di 1997-1998, kami mendukung,” kata Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim di Jakarta, Selasa (20/9/2018).

Menurut Riki, dukungan bukan hanya dari Geo Dipa, sejumlah BUMN lainnya juga mendukung kegiatan ini, antara lain : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Pertemuan yang diselenggarakan mulai dari 8 Oktober 2018 sampai 14 Oktober 2018 ini akan dihadiri oleh lebih dari 15,000 orang yang terdiri anggota parlemen, pejabat negara, pengamat internasional, akademisi, wartawan, dan lembaga internasional.

Pertemuan selama sepekan tersebut juga akan menghadirkan seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara, 5,000 investor di industri keuangan dan dan 500 lembaga swadaya masyarakat.

“Ini adalah pertemuan ekonomi terbesar di dunia ini yang akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan mendatangkan jutaan dolar ke pendapatan negara melalui sektor perhotelan, sektor kuliner, sektor pariwisata dan sektor transportasi,” kata Riki.

Selain itu, menurut Riki, pertemuan selama seminggu tersebut akan menarik banyak investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri.

“Oleh karena itu, Indonesia dapat menunjukkan kemajuannya sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan menawarkan keuntungan kepada dunia apabila berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, pertemuan ekonomi ini harus dijadikan momentum penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyebutkan, penyelenggaraan 3.000 pertemuan di Annual Meeting 2018 membutuhkan kerja luar biasa keras dari seluruh lini, mengingat akan dibanjiri 15 ribu sampai 17 ribu tamu. Terdiri dari 1.500 dari IMF-World Bank, delegasi resmi mencapai 3.000-4.000 orang, dan peserta lain termasuk keluarga peserta. 

“Ini akan menjadi pusat perhatian di seluruh dunia. Ini waktu yang tepat untuk mempresentasikan Indonesia, bukan hanya jadi host tapi juga di dalam memaparkan kemajuan pembangunan dan aspek pariwisata,” jelas Luhut.

Rangkaian pertemuan lMF-WB 2018 ini memiliki makna yang sangat strategis dan prestisius. Indonesia akan menjadi pusat perhatian dunia, karena pentingnya kesepakatan yang dihasilkan, serta kehadiran para pelaku utama sektor keuangan dan ekonomi global. (rnr)

Continue Reading

Bisnis

Pergub No.30/2018 : Upaya Terciptanya Iklim Usaha Kondusif dan Mendorong Pemberdayaan UMK Secara Mandiri

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Pergub tersebut, usaha di rumah diizinkan dengan syarat dan kriteria tertentu.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP) DKI, Irwandi, mengatakan, Usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapat fasilitas tersebut boleh berbentuk badan usaha maupun perorangan dan merupakan UMK binaan di daerahnya. Namun, lanjutnya, UMK tidak boleh anak cabang atau berafiliasi dari usaha menengah dan besar.

“Unit usaha juga tidak boleh satu atau beberapa sahamnya dimiliki oleh usaha menengah dan besar,” ujar Irwandi dalam acara sosialisasi Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, di Ruang Serbaguna Mall Pelayanan Publik DKI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Ia menerangkan, bentuknya boleh menetap atau berkeliling. Bagi yang menetap, harus memiliki bangunan permanen atau semi permanen dengan luas maksimal 100 meter persegi.

“Untuk lapak penunjangnya, maksimal 30 meter persegi atau 20 persen dari luas kavling. Bagi yang berkeliling, akan ditetapkan areanya,” jelas Irwandi.

Sementara untuk memperoleh izin UMK (IUMK), maksimal modalnya di luar tanah dan bangunan yakni Rp500 juta rupiah dengan omzet maksimal Rp2,5 miliar. Adapun tenaga kerja yang diizinkan, paling banyak 19 orang.

“Untuk masa berlaku IUMK adalah selama lima tahun. Kemudian dievaluasi kembali,” terang dia.

Prosedur

Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyatakan izin usaha mikro dan kecil bisa dikeluarkan hanya dalam waktu 1 hari.

Adapun untuk memperoleh IUMK, pengusaha cukup mengisi formulir permohonan bermeterai, surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan dan kesediaan memindahkan tempat usaha apabila telah berkembang, serta surat rekomendasi dari lurah bagi yang bukan binaan sesuai lampiran Pergub.

“Pemohon juga menyertakan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, pas foto 4×6 dua lembar dengan latar belakang merah, foto tempat usaha, dan fotokopi surat kepemilikan tanah atau bangunan, atau perjanjian sewa bermaterai jika menyewa rumah,” kata dia.

Terkait izin, lanjut Denny, akan diproses di tingkat kelurahan. Ia menerangkan, akan ada analisa kelayakan teknis dengan peninjauan lapangan jika diperlukan.

“Peninjauan itu untuk menilai pengaruh usaha terhadap ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan kelestarian lingkungan,” ungkap dia.

Keluarnya Pergub Nomor 30 Tahun 2018 disambut baik kalangan pengusaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, Akhmad Syarbini, menyatakan, Pergub itu akan membantu para pengusaha pemula.

“Pergub ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Wagub Sandi waktu itu. Dan tentunya peluang bagi masyarakat untuk berwira usaha,” terang dia. (Edw)

Continue Reading

Bisnis

Geo Dipa Minta Pengadilan, Patuhi Undang Undang Arbitrase Soal BANI

Published

on

Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah. Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah. Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah.

Jakzone.com, Jakarta – PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan BUMN yang 93% saham dimiliki Pemerintah Indonesia yang mendapat penugasan pemerintah untuk mengembangkan geothermal di Indonesia guna kepentingan nasional penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

Saat ini BUMN tersebut tersandera oleh sengketa hukum yang dilakukan oleh PT Bumigas yang membawanya ke pengadilan, meskipun pada tanggal 30 Mei 2018 putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyatakan bahwa Bumigas melakukan wanprestasi dan perjanjian dinyatakan berakhir.

“Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah tersebut. Oleh karena itulah pada akhirnya kami mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena Bumigas nyata-nyata telah melakukan wanprestasi,” kata Asep Ridwan, SH dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, selaku Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi (Persero), di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Sebelumnya pada Kamis (9/8/2018), perusahaan panas bumi milik BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) juga telah menyampaikan jawaban tertulis selaku Termohon 1 terkait dengan permohonan keputusan BANI oleh PT Bumigas, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Asep menegaskan, bahwa Putusan BANI tanggal 30 Mei 2018 lalu bersifat final dan terakhir serta mengikat para pihak. BANI telah mengabulkan permohonan Geo Dipa dan menyatakan Bumigas telah wanprestasi sehingga perjanjian dinyatakan berakhir.

“Putusan yang telah dikeluarkan oleh BANI juga haruslah ditaati oleh Pengadilan sesuai ketentuan UU Arbitrase,” kata Asep.

Dia menambahkan, para Pihak telah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa terkait Perjanjian akan diselesaikan di BANI dan keputusan nya bersifat final dan terakhir mengikat GeoDipa dan Bumigas.

Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa sengketa Perjanjian

“Sesuai ketentuan UU Arbitrase No. 30 tahun 1999, dengan adanya klausul BANI dalam Perjanjian, maka seluruh sengketa terkait Perjanjian harus diselesaikan di BANI. Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa sengketa Perjanjian. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini,” kata Asep.

Dia juga menjelaskan, karena sedari awal kesepakatan para pihak adalah hanya 1, hanya arbitrase. Artinya dan sekali lagi, hal itu pada hakikatnya adalah berdasarkan kesepakatan para pihak.

“Klausula arbitrase adalah kesepakatan yang harus dianggap sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya,” tambahnya.

Selain itu, UU Arbitrase juga mengatur bahwa adanya klausula arbitrase meniadakan hak bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri.
 
UU Arbitrase sudah mengatur bahwa apabila telah ada klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa pokok permasalahan maupun membuka kembali perkara yang telah diputus oleh suatu putusan arbitrase.

UU Arbitrase hanya memberikan kewenangan pengadilan untuk memeriksa pembatalan putusan arbitrase yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Bumigas memaksa Pengadilan Negeri untuk melanggar UU Arbitrase

Sedangkan yang dimohonkan Bumigas dalam perkara ini, meskipun dikemas dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase, sejatinya hanyalah upaya Bumigas untuk meminta pengadilan negeri memeriksa kembali pokok sengketa antara para pihak yang sudah diperiksa dan diputus oleh Bani. Bumigas memaksa Pengadilan Negeri untuk melanggar UU Arbitrase.

Asep menjelaskan, hal-hal yang disampaikan oleh Bumigas selaku Pemohon pada persidangan tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bumigas pada persidangan di BANI.

BANI juga telah memeriksa dan mempertimbangkan, yang pada akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari Geo Dipa karena faktanya Bumigas telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pengembangan proyek Dieng dan Patuha.

Terhadap tuduhan adanya tipu muslihat terkait surat KPK juga sangat tidak berdasar. Surat dari KPK hanya salah satu bukti dari sekian bukti lainnya yang diajukan Geodipa berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas.

KPK sebagai lembaga kredibel tentunya telah mempunyai dasar/pertimbangan sebelum mengeluarkan surat tersebut. Kewenangan Pengadilan Negeri terbatas / limitatif hanya terbatas pada Pasal 70 UU Arbitrase.

Bumigas ditunjuk melalui proses lelang yang sudah mengetahui ketentuan Panas Bumi dan kondisi GeoDipa. Geo Dipa memiliki hak pengelolaan PLTP Dieng Patuha berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-436 tahun 2001.

Faktanya Bumigas Telah Melakukan Wanprestasi

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian yang mengharuskan GeoDipa menunjuk kan atau menyerahkan Concession Right atau WKP Dieng Patuha kepada Bumigas.

Dalam Minutes of Meeting bulan Agustus yang ditandatangani kedua belah pihak Bumigas Mengakui apabila tidak ada kewajiban Geo Dipa untuk menunjukkan Concession Right atau WKP Dieng Patuha kepada Bumigas.

Apabila Bumigas tetap menginginkan hal ini maka akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian. Sampai dengan saat ini Addendum Perjanjian ini tidak pernah ditandatangani kedua belah pihak.

Perlu ditegaskan kembali bahwa klaim Bumigas yang menyatakan first drawdown HKD 40 juta sudah diserahkan Bumigas kepada Geo Dipa adalah tidak benar. Geo Dipa tidak pernah menerima first drawdown HKD 40 juta dari Bumigas.

Adapun Surat Geo Dipa No. 058 berisi mengenai penerimaan Surat Bumigas No. 089 tahun 2005 telah diterima Geo Dipa.

Menurut Asep, statement David Randing yang menyatakan telah menunjukkan first drawdown dan mengenai pemberian dana HKD 40 juta kaitan nya dengan melanggar GCG dan KKN tidak clear.

Namun dapat disampaikan bahwa Bumigas tidak dapat menunjukan first drawdown sebesar HKD 40 juta yang dulu pernah disampaikan Bumigas pernah ada, apakah saat masih ada ataukah tidak sampai dengan saat ini.

Agenda Persidangan Bumigas-Geo Dipa

Seperti diketahui, persidangan sengketa antara PT Bumigas Energi dengan perusahaan panas bumi yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero) terus berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pada sidang pertama, PT Bumigas Energi yang menyampaikan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018).

Kemudian pada Kamis (9/8/2018), Geo Dipa merespon hal tersebut secara tertulis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Kamis (9/8/2018).

Pada Jumat (10/8/2018) ini, PN Jaksel menerima bukti-bukti tertulis dari Termohon II Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan pemohon berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh BANI.

Selanjutnya pada Senin (13/8/2018) yang akan datang, sidang dilanjutkan dengan agenda putusan sela atas eksepsi kompetensi absolute yg diajukan oleh BANI. (dik)

Continue Reading

Trending