Connect with us

Bisnis

KPPU Panggil Produsen Le Minerale, Terkait Adanya Persaingan Tidak Sehat Bisnis Minuman

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan proses lanjutan menyelidiki somasi terbuka yang dilakukan oleh perusahaan air minum Le Minerale. KPPU yang adalah lembaga yang netral yang menjaga persaingan usaha di Indonesia ini.

Setelah melihat surat Somasi dari Le Minerale kepada Aqua yang dimuat di beberapa koran nasional, KPPU telah mengambil langkah yang tepat dan proaktif agar tindakan yang mengarah ke monopoli tidak terjadi lagi.

KPPU memanggil Tirta Fresindo Jaya (TFJ) sebagai produsen Le Minerale untuk memberikan Klarifikasi tentang hal yang telah dialami.

Undangan kepada Tirta Fresindo Jaya dari KPPU ditandatangani oleh R. Frans Adiatma Atas nama Plt. Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktur Investigasi U.B Koordinator Satgas.

Pihak Tirta Fresindo telah memberikan keterangan kepada KPPU pada hari Jumat (7/10/2016) lalu.

Sesuai surat “Pemberitahuan Klarifikasi Penelitian Inisiatif” Pihak Le Minerale (TFJ) bertemu dengan Team KPPU. Setelah KPPU bergerak, disinyalir terjadi pergerakan besar di lapangan retailers dan grosir, banyak langkah langkah yang dilakukan pihak Aqua untuk “menutupi” kesalahan yang sudah dilakukan, seperti permintaan maaf dan janji-janji hadiah yang bertebaran, meskipun ini dirasakan sudah terlambat oleh para pedagang.

Hal ini menunjukkan, bahwa KPPU sebagai badan yang melindungi Pedagang dan Produsen dari Sistem Monopoli & Persaingan Usaha Tidak sehat, sangatlah efektif.

Mendengar KPPU telah melakukan langkah yang konkrit tentu disambut baik oleh para pedagang. Apa yang diinginkan pedagang hanyalah bisa berjualan dengan tenang. Tanpa ada yang mengintimidasi atau menekan.

Sehingga bisa berdagang dengan tenang dan bebas. Dan intinya tak ada yang melanggar UU RI No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami juga cukup kaget sekaligus senang melihat kecepatan yang dilakukan oleh KPPU, dan bangga juga dengan profesionalismenya. Karena ternyata semua pengaduan yang dilakukan dijamin oleh KPPU TIDAK AKAN tersebutkan alias anonymous, “ ucap Bapak Miliater Simalango SH.MH, perwakilan kuasa hukum dari Le Minerale.

Dalam nuansa kepercayaan ini pula, pada hari Selasa (11/10/2016) para pedagang beramai ramai mendatangi KPPU untuk memberikan laporan dan bukti-bukti mengenai intimidasi dan penekanan yang mereka rasakan dari pihak Danone (Aqua), demi mempercepat proses, sehingga kondisi ini bisa terselesaikan.

Para pedagang yang datang ke KPPU diterima dengan baik oleh Team Investigator.

“Mendengar Le Minerale melakukan somasi saja sudah senang. Apalagi melihat pihak KPPU tanggap langsung, menangani kasus yang sedang terjadi. Kita merasa sekarang bebas untuk berdagang ,” tutur salah seorang pedagang. (yug)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

Pergub No.30/2018 : Upaya Terciptanya Iklim Usaha Kondusif dan Mendorong Pemberdayaan UMK Secara Mandiri

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Pergub tersebut, usaha di rumah diizinkan dengan syarat dan kriteria tertentu.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP) DKI, Irwandi, mengatakan, Usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapat fasilitas tersebut boleh berbentuk badan usaha maupun perorangan dan merupakan UMK binaan di daerahnya. Namun, lanjutnya, UMK tidak boleh anak cabang atau berafiliasi dari usaha menengah dan besar.

“Unit usaha juga tidak boleh satu atau beberapa sahamnya dimiliki oleh usaha menengah dan besar,” ujar Irwandi dalam acara sosialisasi Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, di Ruang Serbaguna Mall Pelayanan Publik DKI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Ia menerangkan, bentuknya boleh menetap atau berkeliling. Bagi yang menetap, harus memiliki bangunan permanen atau semi permanen dengan luas maksimal 100 meter persegi.

“Untuk lapak penunjangnya, maksimal 30 meter persegi atau 20 persen dari luas kavling. Bagi yang berkeliling, akan ditetapkan areanya,” jelas Irwandi.

Sementara untuk memperoleh izin UMK (IUMK), maksimal modalnya di luar tanah dan bangunan yakni Rp500 juta rupiah dengan omzet maksimal Rp2,5 miliar. Adapun tenaga kerja yang diizinkan, paling banyak 19 orang.

“Untuk masa berlaku IUMK adalah selama lima tahun. Kemudian dievaluasi kembali,” terang dia.

Prosedur

Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyatakan izin usaha mikro dan kecil bisa dikeluarkan hanya dalam waktu 1 hari.

Adapun untuk memperoleh IUMK, pengusaha cukup mengisi formulir permohonan bermeterai, surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan dan kesediaan memindahkan tempat usaha apabila telah berkembang, serta surat rekomendasi dari lurah bagi yang bukan binaan sesuai lampiran Pergub.

“Pemohon juga menyertakan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, pas foto 4×6 dua lembar dengan latar belakang merah, foto tempat usaha, dan fotokopi surat kepemilikan tanah atau bangunan, atau perjanjian sewa bermaterai jika menyewa rumah,” kata dia.

Terkait izin, lanjut Denny, akan diproses di tingkat kelurahan. Ia menerangkan, akan ada analisa kelayakan teknis dengan peninjauan lapangan jika diperlukan.

“Peninjauan itu untuk menilai pengaruh usaha terhadap ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan kelestarian lingkungan,” ungkap dia.

Keluarnya Pergub Nomor 30 Tahun 2018 disambut baik kalangan pengusaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, Akhmad Syarbini, menyatakan, Pergub itu akan membantu para pengusaha pemula.

“Pergub ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Wagub Sandi waktu itu. Dan tentunya peluang bagi masyarakat untuk berwira usaha,” terang dia. (Edw)

Continue Reading

Bisnis

Geo Dipa Minta Pengadilan, Patuhi Undang Undang Arbitrase Soal BANI

Published

on

Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah. Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah. Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah.

Jakzone.com, Jakarta – PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan BUMN yang 93% saham dimiliki Pemerintah Indonesia yang mendapat penugasan pemerintah untuk mengembangkan geothermal di Indonesia guna kepentingan nasional penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

Saat ini BUMN tersebut tersandera oleh sengketa hukum yang dilakukan oleh PT Bumigas yang membawanya ke pengadilan, meskipun pada tanggal 30 Mei 2018 putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyatakan bahwa Bumigas melakukan wanprestasi dan perjanjian dinyatakan berakhir.

“Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah tersebut. Oleh karena itulah pada akhirnya kami mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena Bumigas nyata-nyata telah melakukan wanprestasi,” kata Asep Ridwan, SH dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, selaku Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi (Persero), di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Sebelumnya pada Kamis (9/8/2018), perusahaan panas bumi milik BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) juga telah menyampaikan jawaban tertulis selaku Termohon 1 terkait dengan permohonan keputusan BANI oleh PT Bumigas, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Asep menegaskan, bahwa Putusan BANI tanggal 30 Mei 2018 lalu bersifat final dan terakhir serta mengikat para pihak. BANI telah mengabulkan permohonan Geo Dipa dan menyatakan Bumigas telah wanprestasi sehingga perjanjian dinyatakan berakhir.

“Putusan yang telah dikeluarkan oleh BANI juga haruslah ditaati oleh Pengadilan sesuai ketentuan UU Arbitrase,” kata Asep.

Dia menambahkan, para Pihak telah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa terkait Perjanjian akan diselesaikan di BANI dan keputusan nya bersifat final dan terakhir mengikat GeoDipa dan Bumigas.

Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa sengketa Perjanjian

“Sesuai ketentuan UU Arbitrase No. 30 tahun 1999, dengan adanya klausul BANI dalam Perjanjian, maka seluruh sengketa terkait Perjanjian harus diselesaikan di BANI. Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa sengketa Perjanjian. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini,” kata Asep.

Dia juga menjelaskan, karena sedari awal kesepakatan para pihak adalah hanya 1, hanya arbitrase. Artinya dan sekali lagi, hal itu pada hakikatnya adalah berdasarkan kesepakatan para pihak.

“Klausula arbitrase adalah kesepakatan yang harus dianggap sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya,” tambahnya.

Selain itu, UU Arbitrase juga mengatur bahwa adanya klausula arbitrase meniadakan hak bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri.
 
UU Arbitrase sudah mengatur bahwa apabila telah ada klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa pokok permasalahan maupun membuka kembali perkara yang telah diputus oleh suatu putusan arbitrase.

UU Arbitrase hanya memberikan kewenangan pengadilan untuk memeriksa pembatalan putusan arbitrase yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Bumigas memaksa Pengadilan Negeri untuk melanggar UU Arbitrase

Sedangkan yang dimohonkan Bumigas dalam perkara ini, meskipun dikemas dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase, sejatinya hanyalah upaya Bumigas untuk meminta pengadilan negeri memeriksa kembali pokok sengketa antara para pihak yang sudah diperiksa dan diputus oleh Bani. Bumigas memaksa Pengadilan Negeri untuk melanggar UU Arbitrase.

Asep menjelaskan, hal-hal yang disampaikan oleh Bumigas selaku Pemohon pada persidangan tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bumigas pada persidangan di BANI.

BANI juga telah memeriksa dan mempertimbangkan, yang pada akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari Geo Dipa karena faktanya Bumigas telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pengembangan proyek Dieng dan Patuha.

Terhadap tuduhan adanya tipu muslihat terkait surat KPK juga sangat tidak berdasar. Surat dari KPK hanya salah satu bukti dari sekian bukti lainnya yang diajukan Geodipa berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas.

KPK sebagai lembaga kredibel tentunya telah mempunyai dasar/pertimbangan sebelum mengeluarkan surat tersebut. Kewenangan Pengadilan Negeri terbatas / limitatif hanya terbatas pada Pasal 70 UU Arbitrase.

Bumigas ditunjuk melalui proses lelang yang sudah mengetahui ketentuan Panas Bumi dan kondisi GeoDipa. Geo Dipa memiliki hak pengelolaan PLTP Dieng Patuha berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-436 tahun 2001.

Faktanya Bumigas Telah Melakukan Wanprestasi

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian yang mengharuskan GeoDipa menunjuk kan atau menyerahkan Concession Right atau WKP Dieng Patuha kepada Bumigas.

Dalam Minutes of Meeting bulan Agustus yang ditandatangani kedua belah pihak Bumigas Mengakui apabila tidak ada kewajiban Geo Dipa untuk menunjukkan Concession Right atau WKP Dieng Patuha kepada Bumigas.

Apabila Bumigas tetap menginginkan hal ini maka akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian. Sampai dengan saat ini Addendum Perjanjian ini tidak pernah ditandatangani kedua belah pihak.

Perlu ditegaskan kembali bahwa klaim Bumigas yang menyatakan first drawdown HKD 40 juta sudah diserahkan Bumigas kepada Geo Dipa adalah tidak benar. Geo Dipa tidak pernah menerima first drawdown HKD 40 juta dari Bumigas.

Adapun Surat Geo Dipa No. 058 berisi mengenai penerimaan Surat Bumigas No. 089 tahun 2005 telah diterima Geo Dipa.

Menurut Asep, statement David Randing yang menyatakan telah menunjukkan first drawdown dan mengenai pemberian dana HKD 40 juta kaitan nya dengan melanggar GCG dan KKN tidak clear.

Namun dapat disampaikan bahwa Bumigas tidak dapat menunjukan first drawdown sebesar HKD 40 juta yang dulu pernah disampaikan Bumigas pernah ada, apakah saat masih ada ataukah tidak sampai dengan saat ini.

Agenda Persidangan Bumigas-Geo Dipa

Seperti diketahui, persidangan sengketa antara PT Bumigas Energi dengan perusahaan panas bumi yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero) terus berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pada sidang pertama, PT Bumigas Energi yang menyampaikan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018).

Kemudian pada Kamis (9/8/2018), Geo Dipa merespon hal tersebut secara tertulis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Kamis (9/8/2018).

Pada Jumat (10/8/2018) ini, PN Jaksel menerima bukti-bukti tertulis dari Termohon II Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan pemohon berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh BANI.

Selanjutnya pada Senin (13/8/2018) yang akan datang, sidang dilanjutkan dengan agenda putusan sela atas eksepsi kompetensi absolute yg diajukan oleh BANI. (dik)

Continue Reading

Bisnis

Berantas Prostitusi Online, Kemenkominfo Harus Selalu Koordinasi Dengan Kepolisian

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Giat prostitusi di Jakarta masih kerap terjadi. Bahkan, baru-baru ini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap adanya tindak prostitusi di kompleks Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

Disebutkan, bisnis prostitusi juga memanfaatkan media sosial. Bahkan, prostitusi online dinilai tumbuh subur di Jakarta. Tak pelak, kondisi ini kian meresahkan warga Ibu Kota.

Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meilala, menilai, bisnis prostitusi online tersebut sudah menjadi peringatan (warning) bagi aparat kepolisian. Karena, dengan mudahnya para pelaku menjalankan bisnis esek-esek itu.

“Saya kira, bisnis prostitusi online sudah menjadi satu alarm bagi kepolisian dalam memberantasnya, karena semakin banyak saja bisnis itu,” ujar Adrianus di Jakarta, Minggu (12/8/2018).

Selain itu, Adrianus juga meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara untuk menjalin koordinasi dengan Polri dalam upaya membumi hanguskan bisnis esek-esek online tersebut. Pasalnya, kata dia, Menkominfo selama ini hanya sibuk mengurus hal lain, seperti pembangunan layanan 4G di Indonesia, dan akhirnya mengabaikan fenomena prostitusi online yang semakin marak tersebut.

“Ini prostitusi online peringatan untuk itu Kemenkominfo harus selalu berkoordinasi dengan kepolisian, karena selama ini Kemenkominfo sibuk urusi yang lain,” tegasnya.

Menurutnya, Jakarta dan sejumlah kota penyangga di sekitarnya kini sudah menjadi ladang subur dalam bisnis esek-esek tersebut. Apalagi, sang mucikari dengan mudahnya menggunakan media sosial dalam mempromosikan para pekerja seks komersial (PSK) tersebut.

“Ini jadi peringatan lho ke depannya,” tandas Adrianus yang juga komisioner Kompolnas itu.

Sebelumnya diketahui, Wakil Direskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indardi sempat mengumumkan hasil pengungkapan kasus prostitusi anak dan dewasa Kalibata City, di Polda Metro Jaya, Rabu (8/8/2018) lalu.

“Dugaannya, lima dari 18 atau hampir sepertiga dari total tower di Apartemen Kalibata City digunakan untuk praktik prostitusi,” kata Ade.

Informasi tersebut didapat saat tim khusus dari Sub Direktorat Renakta Direskrimum Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap aksi prostitusi di Tower Flamboyan Lantai 21 kamar milik AH di Apartemen Kalibata City pada pukul 23.00WIB 2 Agustus 2018. Dalam penindakan itu, petugas mengamankan 32 orang yang terdiri atas 17 pekerja seks komersial, dan 15 pengguna jasa.

“Penindakan di Apartemen Kalibata City berlangsung pada 2 Agustus pukul 11 malam, tetapi laporannya baru dibuat pada pukul 2.00 WIB dini hari di Polda Metro Jaya,” kata AKBP Azhar Nugroho yang memimpin operasi.

Dari 32 orang yang diamankan, petugas menemukan lima anak-anak yang masih di bawah umur, atau usianya kurang dari 18 tahun.

“Dua anak laki-laki di bawah umur yang diamankan petugas itu calon pelanggan, sementara sisanya perempuan pekerja seks usianya masih sekitar 16 tahun,” terang AKBP Ade saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Rabu.

Ia menambahkan, pekerja seks anak itu mengaku telah bekerja sekitar dua tahun.

“Saat ini, korban, termasuk anak-anak yang diamankan telah dititipkan ke Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC) milik Kementerian Sosial di Cipayung, Jakarta Timur,” tambahnya. (Edw)

 

 

 

Continue Reading

Trending