Connect with us

Bisnis

KPPU Panggil Produsen Le Minerale, Terkait Adanya Persaingan Tidak Sehat Bisnis Minuman

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan proses lanjutan menyelidiki somasi terbuka yang dilakukan oleh perusahaan air minum Le Minerale. KPPU yang adalah lembaga yang netral yang menjaga persaingan usaha di Indonesia ini.

Setelah melihat surat Somasi dari Le Minerale kepada Aqua yang dimuat di beberapa koran nasional, KPPU telah mengambil langkah yang tepat dan proaktif agar tindakan yang mengarah ke monopoli tidak terjadi lagi.

KPPU memanggil Tirta Fresindo Jaya (TFJ) sebagai produsen Le Minerale untuk memberikan Klarifikasi tentang hal yang telah dialami.

Undangan kepada Tirta Fresindo Jaya dari KPPU ditandatangani oleh R. Frans Adiatma Atas nama Plt. Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktur Investigasi U.B Koordinator Satgas.

Pihak Tirta Fresindo telah memberikan keterangan kepada KPPU pada hari Jumat (7/10/2016) lalu.

Sesuai surat “Pemberitahuan Klarifikasi Penelitian Inisiatif” Pihak Le Minerale (TFJ) bertemu dengan Team KPPU. Setelah KPPU bergerak, disinyalir terjadi pergerakan besar di lapangan retailers dan grosir, banyak langkah langkah yang dilakukan pihak Aqua untuk “menutupi” kesalahan yang sudah dilakukan, seperti permintaan maaf dan janji-janji hadiah yang bertebaran, meskipun ini dirasakan sudah terlambat oleh para pedagang.

Hal ini menunjukkan, bahwa KPPU sebagai badan yang melindungi Pedagang dan Produsen dari Sistem Monopoli & Persaingan Usaha Tidak sehat, sangatlah efektif.

Mendengar KPPU telah melakukan langkah yang konkrit tentu disambut baik oleh para pedagang. Apa yang diinginkan pedagang hanyalah bisa berjualan dengan tenang. Tanpa ada yang mengintimidasi atau menekan.

Sehingga bisa berdagang dengan tenang dan bebas. Dan intinya tak ada yang melanggar UU RI No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami juga cukup kaget sekaligus senang melihat kecepatan yang dilakukan oleh KPPU, dan bangga juga dengan profesionalismenya. Karena ternyata semua pengaduan yang dilakukan dijamin oleh KPPU TIDAK AKAN tersebutkan alias anonymous, “ ucap Bapak Miliater Simalango SH.MH, perwakilan kuasa hukum dari Le Minerale.

Dalam nuansa kepercayaan ini pula, pada hari Selasa (11/10/2016) para pedagang beramai ramai mendatangi KPPU untuk memberikan laporan dan bukti-bukti mengenai intimidasi dan penekanan yang mereka rasakan dari pihak Danone (Aqua), demi mempercepat proses, sehingga kondisi ini bisa terselesaikan.

Para pedagang yang datang ke KPPU diterima dengan baik oleh Team Investigator.

“Mendengar Le Minerale melakukan somasi saja sudah senang. Apalagi melihat pihak KPPU tanggap langsung, menangani kasus yang sedang terjadi. Kita merasa sekarang bebas untuk berdagang ,” tutur salah seorang pedagang. (yug)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

Tumbuhkan Ekonomi, Development Bank Dukung Infrastruktur Kelistrikan Green Energy

Published

on

Indonesia memiliki potensi sumber daya Panas Bumi yang ekuivalen dengan 13.440 MW atau cadangan sebesar 14.473 MW yang tersebar di 265 lokasi.

Jakzone.com, Nusa Dua – Indonesia memiliki potensi sumber daya Panas Bumi yang ekuivalen dengan 13.440 MW atau cadangan sebesar 14.473 MW yang tersebar di 265 lokasi. Karena besarnya sumber daya panas bumi ini, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia. 

“Potensi yang besar ini harus disulap menjadi energi hari ini untuk masa depan/hari esok,” kata Bambang Susantono, Vice President Knowledge Management and Sustainable Development, Geothermal Investment and The Future of Renewable Energy in Indonesia, di Nusa Dua.

Sejumlah institusi finansial internasional, atau Development Bank menyatakan dukungannya terhadap program kelistrikan nasional di bidang Energi listrik panas bumi karena merupakan renewable atau green project yang sangat direkomendasikan dunia.

“Institusi finansial dunia, termasuk asian development bank mendukung penuh green energy project karena energi terbarukan merupakan tonggak dari peradaban,” kata Susantono pada perhelatan Annual Meeting IMF-WB 2018, saat mini talk show dengan TVRI.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Indonesia yang terus melakukan percepatan dalam mencapai target bauran energi pada tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan Energi Nasional merupakan komitmen terhadap pencapaian EBT (Energi Baru dan Terbarukan) yang akan berkontribusi dalam bauran energi sebesar 23% pada 2025.

Bambang Susantono menjelaskan bahwa teknologi energi terbarukan harus in-line dengan 3 aspek, yaitu kondisi lokal, sosial, dan politik.

Sementara itu Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Ibrahim menyebutkan, sejumlah BUMN sudah menggarap usaha tenaga listrik panas bumi, yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat pengembangan.

PT GeoDipa merupakan satu satunya BUMN panas bumi di bawah Kementerian Keuangan RI yang ditugasi untuk mempercepat proyek panas bumi Indonesia. 

“GeoDipa Persero yang bekerjasama dengan PT SMI dan PT PII sudah ditawari kerjasama untuk pendanaan green proyek dengan beberapa Development Bank,” kata Riki.

Biaya proyek untuk 5 tahun kedepan sekitar USD 529 juta untuk proyek di Dataran Tinggi Dieng, Sikidang-Sileri, Chandradimuka, Banjarnegara/Wonosobo, Jawa Tengah dan di Patuha, Ciwidey, Bandung Selatan, Jawa Barat.

GeoDipa akan mengurangi emisi karbon CO2 minimal sebesar 1 – 2 juta ton di tahun 2023 dan 6 Juta Ton di tahun 2035.

Komitmen Indonesia untuk perubahan iklim tertuang dalam UU No.16 tahun 2016 tentang Pengesahaan Paris Agreement to the united nations.

Hal ini memenuhi komitmen dalam penurunan emisi karbon secara masif, pada saat ini, GeoDipa yang mengemban amanat Undang-Undang Panas Bumi No.21/2014 Pasal 28, yaitu mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (res)

Continue Reading

Bisnis

Perusahaan BUMN Geo Dipa Dukung Kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting

Published

on

lMF-WB 2018 adalah ajang Indonesia untuk mempresentasikan pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi, hingga kemajuan ekonomi nasional pasca krisis.

Jakzone.com, Jakarta – Badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) turut mendukung kegiatan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeetings 2018 di Nusa Dua, Bali.

“Ini adalah ajang Indonesia untuk mempresentasikan pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi, hingga kemajuan ekonomi nasional pasca krisis hebat di 1997-1998, kami mendukung,” kata Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim di Jakarta, Selasa (20/9/2018).

Menurut Riki, dukungan bukan hanya dari Geo Dipa, sejumlah BUMN lainnya juga mendukung kegiatan ini, antara lain : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Pertemuan yang diselenggarakan mulai dari 8 Oktober 2018 sampai 14 Oktober 2018 ini akan dihadiri oleh lebih dari 15,000 orang yang terdiri anggota parlemen, pejabat negara, pengamat internasional, akademisi, wartawan, dan lembaga internasional.

Pertemuan selama sepekan tersebut juga akan menghadirkan seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara, 5,000 investor di industri keuangan dan dan 500 lembaga swadaya masyarakat.

“Ini adalah pertemuan ekonomi terbesar di dunia ini yang akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan mendatangkan jutaan dolar ke pendapatan negara melalui sektor perhotelan, sektor kuliner, sektor pariwisata dan sektor transportasi,” kata Riki.

Selain itu, menurut Riki, pertemuan selama seminggu tersebut akan menarik banyak investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri.

“Oleh karena itu, Indonesia dapat menunjukkan kemajuannya sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan menawarkan keuntungan kepada dunia apabila berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, pertemuan ekonomi ini harus dijadikan momentum penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyebutkan, penyelenggaraan 3.000 pertemuan di Annual Meeting 2018 membutuhkan kerja luar biasa keras dari seluruh lini, mengingat akan dibanjiri 15 ribu sampai 17 ribu tamu. Terdiri dari 1.500 dari IMF-World Bank, delegasi resmi mencapai 3.000-4.000 orang, dan peserta lain termasuk keluarga peserta. 

“Ini akan menjadi pusat perhatian di seluruh dunia. Ini waktu yang tepat untuk mempresentasikan Indonesia, bukan hanya jadi host tapi juga di dalam memaparkan kemajuan pembangunan dan aspek pariwisata,” jelas Luhut.

Rangkaian pertemuan lMF-WB 2018 ini memiliki makna yang sangat strategis dan prestisius. Indonesia akan menjadi pusat perhatian dunia, karena pentingnya kesepakatan yang dihasilkan, serta kehadiran para pelaku utama sektor keuangan dan ekonomi global. (rnr)

Continue Reading

Bisnis

Pergub No.30/2018 : Upaya Terciptanya Iklim Usaha Kondusif dan Mendorong Pemberdayaan UMK Secara Mandiri

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Pergub tersebut, usaha di rumah diizinkan dengan syarat dan kriteria tertentu.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP) DKI, Irwandi, mengatakan, Usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapat fasilitas tersebut boleh berbentuk badan usaha maupun perorangan dan merupakan UMK binaan di daerahnya. Namun, lanjutnya, UMK tidak boleh anak cabang atau berafiliasi dari usaha menengah dan besar.

“Unit usaha juga tidak boleh satu atau beberapa sahamnya dimiliki oleh usaha menengah dan besar,” ujar Irwandi dalam acara sosialisasi Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, di Ruang Serbaguna Mall Pelayanan Publik DKI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Ia menerangkan, bentuknya boleh menetap atau berkeliling. Bagi yang menetap, harus memiliki bangunan permanen atau semi permanen dengan luas maksimal 100 meter persegi.

“Untuk lapak penunjangnya, maksimal 30 meter persegi atau 20 persen dari luas kavling. Bagi yang berkeliling, akan ditetapkan areanya,” jelas Irwandi.

Sementara untuk memperoleh izin UMK (IUMK), maksimal modalnya di luar tanah dan bangunan yakni Rp500 juta rupiah dengan omzet maksimal Rp2,5 miliar. Adapun tenaga kerja yang diizinkan, paling banyak 19 orang.

“Untuk masa berlaku IUMK adalah selama lima tahun. Kemudian dievaluasi kembali,” terang dia.

Prosedur

Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyatakan izin usaha mikro dan kecil bisa dikeluarkan hanya dalam waktu 1 hari.

Adapun untuk memperoleh IUMK, pengusaha cukup mengisi formulir permohonan bermeterai, surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan dan kesediaan memindahkan tempat usaha apabila telah berkembang, serta surat rekomendasi dari lurah bagi yang bukan binaan sesuai lampiran Pergub.

“Pemohon juga menyertakan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, pas foto 4×6 dua lembar dengan latar belakang merah, foto tempat usaha, dan fotokopi surat kepemilikan tanah atau bangunan, atau perjanjian sewa bermaterai jika menyewa rumah,” kata dia.

Terkait izin, lanjut Denny, akan diproses di tingkat kelurahan. Ia menerangkan, akan ada analisa kelayakan teknis dengan peninjauan lapangan jika diperlukan.

“Peninjauan itu untuk menilai pengaruh usaha terhadap ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan kelestarian lingkungan,” ungkap dia.

Keluarnya Pergub Nomor 30 Tahun 2018 disambut baik kalangan pengusaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, Akhmad Syarbini, menyatakan, Pergub itu akan membantu para pengusaha pemula.

“Pergub ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Wagub Sandi waktu itu. Dan tentunya peluang bagi masyarakat untuk berwira usaha,” terang dia. (Edw)

Continue Reading

Trending