Connect with us

Jakarta Selatan

Karikatur Airbrush Keren untuk Bang Sandi

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Ada-ada yang unik ketika Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno berkunjung ke kawasan Pertukangan Selatan Senin (21/11/2016). Beliau mendapatkan karya seni dari salah satu seniman air brush yang sejak lama mengikuti sepak terjang Sandiaga.

Karya seni berupa gambar karikatur wajah Sandiaga itu dibuat di atas tatakan, dengan teknik airbrush yang sangat mirip dengan aslinya. “Ini saya buat selama seminggu dari foto Bang Sandi,” ucap Mifta, pengusaha airbrush asal daerah Pertukangan Selatan.

Mifta mengaku kerap mengikuti sepak terjang pengusaha sukses tersebut. Terlebih nama Sandiaga belakangan ini tampil sebagai Cawagub yang menampingi Anies Baswedan di Pilkada DKI tahun depan. “Harapannya bisa menang, semoga dukungan saya bisa membantu,” tambah Mifta.

Sandi pun mengapresiasi karya karikatur airbrush dari Mifta. Sosok dan semangat mifta dapat dijadikan teladan bagi pengusaha lainnya. “Dia sudah menggeluti air brush dari tahun 90an,” jelas Sandi. Itu artinya Mifta juga mempertahankan kekreatifitasnya bahkan selama 20 tahun lebih.

Semangat Mifta sejalan dengan semangat yang diusung Sandiaga yakni membuka 200 ribu lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200 ribu pewirausaha baru.

“Bersama Mas Anies nantinya satu kecamatan akan mendapat satu unit usaha(ODOJ) dan program kewirausahaan ini akan dijalankan selama lima tahun,” tandas Sandiaga. Salam bersama. (the)

Jakarta Selatan

PT Geo Dipa Energi Raih The Best CSR Electricity IBEA 2018

Published

on

PT Geo Dipa Energi mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award 2018 Kategori Corporate Social Responsibility Electricity.

Jakzone.com, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero) mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2018 Kategori Corporate Social Responsibility (CSR) Electricity yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Kamis (15/11/2018).

“GeoDipa akan terus tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat dengan menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya,” kata Direktur Keuangan Geo Dipa, M. Ikbal Nur di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Menurut Iqbal, selain sukses mendapat penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2018 Kategori Corporate Social Responsibility (CSR), di ajang tersebut, GeoDipa juga menjadi Finalist Kategori Best Power Plant < 200 MW.

Iqbal menjelaskan, GeoDipa memiliki empat program utama community development, yaitu GeoDipa Peduli, GeoDipa Maju, GeoDipa Pintar dan GeoDipa Hijau.

“Melalui empat program ini, target GeoDipa bukan hanya mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan namun untuk meningkatkan taraf hidup warga lokal,” kata Iqbal.
Dengan penghargaan yang diperolehnya, GeoDipa juga berkomitmen untuk berkontribusi lebih baik untuk masyarakat di sekitar lapangan PLTP di masa mendatang.

Menurut Ikbal, keberadaan GeoDipa harus memberi manfaat seluas-luasnya, dan memenuhi harapan kepada para pemangku kepentingan di negeri ini, dan yang paling penting adalah masyarakat disekitarnya.

Seperti diketahui, IBEA 2018 digelar oleh Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional (DEN) dan PT PLN (Persero). Acara berlangsung dua hari, 14 – 15 November 2018 dengan acara puncak malam pemberian penghargaan.

Acara IBEA 2018 yang dihadiri oleh Wakil Menteri Kementerian ESDM Arcandra Tahar itu berhasil memberikan penghargaan kepada 42 finalis dan pemenang dari berbagai kategori. (ban)

Continue Reading

Jakarta Selatan

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Jakzone.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)

Continue Reading

Hukum

LSM Minta Komisi Yudisial Sikapi Putusan PN Jaksel Soal Sengketa BUMN

Published

on

Forum Peduli BUMN melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK jakarta.

Jakzone.com, Jakarta – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jaksel terkait sengketa BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi dinilai publik memiliki banyak kejanggalan, yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Karena itu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) diminta untuk menyikapi masalah ini, sesuai koridor hukum dan perundangan yang berlaku,” kata Koordinator Forum Peduli (FP) BUMN Romadhon Jasn, di Jakarta, Senin (10/9/2018).

Pada 4 September 2018, Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Florensani Susana sebagai hakim ketua, Mery Taat Anggarasih sebagai hakim anggota 1 dan Krisnugroho sebagai hakim anggota 2, menyatakan mengabulkan permintaan Bumigas untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 922/2017 tanggal 30 Mei 2018.

Putusan BANI tersebut mengenai soal perjanjian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha tertanggal 1 Februari 2005.

Menurut Romadhon, sejumlah kejanggalan dalam persidangan dan keputusannya itu dipandang perlu dipersoalkan oleh KY, bahkan jika perlu Majelis Hakim PN Jaksel yang terlibat dalam persoalan ini bisa dipanggil untuk melakukan klarifikasi.

“KY dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta dapat menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta hal-hal lainnya yang terkait hakim,” kata Romadhon.

Romadhon mencatat, setidaknya ada tiga kejanggalan yang bisa dipersoalkan oleh KY dalam persidangan dan Putusan Sidang PN Jaksel tersebut.

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara yang sudah diperiksa di BANI. Seolah-olah upaya pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri adalah upaya Banding.

Kedua, fakta persidangan menunjukkan 2 orang saksi fakta yang diajukan Bumigas tidak disumpah, namun kemudian keterangan 2 saksi Bumigas ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim PN Jaksel dalam memutus perkara ini.

Ketiga, Pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan alasan Nebis In Idem, padahal secara jelas alasan pembatalan Putusan Arbitrase menurut UU Arbitrase hanyalah terbatas pada pasal 70, dan an alasan Bumigas menurut pasal 70 ini adalah adanya tipu muslihat dalam persidangan BANI.

“Tapi justru mengenai tipu muslihat ini tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Ini kan janggal,” kata Romadhon.

BANI dan Geo Dipa telah mencium soal kejanggalan ini karenanya merespon langsung hasil Putusan PN Jaksel ini dengan mengajukan memori kasasi (memori banding) kepada Mahkamah Agung (MA).

“Kami tidak sepakat dengan Putusan Majelis Hakim PN Jaksel yang menyatakan perkara ini nebis in idem, jadi kami akan melanjutkan upaya hukum yang lainnya, yaitu mengajukan memori kasasi,” kata Adhitya Yulwansyah, Kuasa Hukum BANI di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

PT Geo Dipa Energi (Persero) juga menyayangkan putusan majelis hakim PN Jaksel yang secara yuridis dinilai bertentangan dengan UU Arbitrase dan fakta persidangan.

“Di dalam putusannya, majelis hakim hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang di luar dari yang diatur di dalam Pasal 70 UU Arbitrase,” kata kuasa hukum Geo Dipa Asep Ridwan dari kantor pengacara law AHP. (wes)

Continue Reading

Trending