Connect with us

Opini

Bersatu Padu dalam Gelora Semangat Kemanusiaan

Published

on

Oleh : Jaya Suprana

GEMPA bumi berkekuatan 6,4 SR mengguncang Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada 7 Desember 2016. Informasi dari BMKG, gempa terjadi pada pukul 05.03 WIB dengan episentrum dengan kedalaman 10 kilometer berada di timur laut Kabupaten Pidie.

BMKG menambahkan tingkat guncangan menunjukkan bahwa dampak gempa bumi berupa guncangan kuat terjadi di beberapa daerah seperti Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukorumpuet, Panteraja, Angkieng, dan Pohroh pada skala intensitas III SIG-BMKG (VI MMI).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai bantuan logistik bagi warga Aceh yang menjadi korban gempa. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, total nilai bantuan yang akan disalurkan senilai Rp 2.096.880.256. Bantuan logistik tersebut antara lain berupa tenda keluarga, tenda gulung, matras, selimut, family kit, food ware, kids ware, baju, mi instan, makanan kaleng, dan berbagai jenis sembako. Selain itu Kementerian Sosial juga membuka dapur umum lapangan sebagai bagian dari aksi tanggap darurat. Setiap dumlap, mampu menyajikan hingga 1.000 porsi makanan bagi para pengungsi.

Khofifah menyatakan, Kementerian Sosial terus mengikuti perkembangan dari penanganan korban gempa, termasuk memantau jumlah korban meninggal dan luka akibat gempa. Bantuan kepada korban gempa, menurut Mensos, disalurkan melalui Dinas Sosial Aceh di masa darurat. Sudah barang tentu Palang Merah Indonesia segera mengerahkan segala daya untuk membantu meringankan derita para korban gempa 712 di Aceh.

Ketua DPR RI segera mengumpulkan segenap fraksi DPR untuk cepat bergerak membantu para korban gempa. Front Pembela Islam secara resmi mengumumkan pengiriman laskar kemanusiaan ke Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Berkoordinasi dengan FPI Sumut dan Aceh, FPI membangun posko-posko bantuan kemanusiaan. Laskar kemanusiaan Buddha Tzu Chi beserta tim dokter di bawah koordinasi Oei Hong Tjhien juga sigap segera langsung berangkat ke Aceh untuk menolong para korban gempa.

Pada usia lanjutnya, tokoh perbankan nasional Mochtar Riyadhi menyempatkan diri datang ke mabes PMI Pusat untuk menyerahkan sumbangsih kemanusiaan setelah sebelumnya laskar kemanusiaan Lippo Group di Sumatera Utara dan Aceh langsung terjun ke lapangan untuk membantu penyelamatan para korban gempa di Aceh.

Meski diri sendiri sedang dalam kondisi babak belur lahir batin akibat upaya membela rakyat miskin Kota Jakarta dari angkara murka penggusuran, pejuang kemanusiaan Sandyawan Sumardi masih tidak mau ketinggalan menghimpun sumbangsih kemanusiaan melalui Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia maupun menugaskan relawan kemanusiaan JRKI ke Pidie Jaya, Aceh. Seperti dahulu juga telah dilakukan pada masa musibah tsunami menimpa Aceh.

Dapat diyakini bahwa sebenarnya masih banyak lagi kelompok relawan kemanusiaan di luar jangkauan pantauan terbatas saya pribadi, ikut berperan serta dalam memberikan sumbangsih bantuan masing-masing demi membantu mengurangi penderitaan para korban gempa 712 di Aceh. Di tengah suasana kegalauan yang sedang merongrong sendi-sendi persatuan bangsa, mendadak pada saat bersama menghadapi musibah gempa 712 di Aceh, bangsa Indonesia sigap menyingkirkan segenap perbedaan pendapat demi kembali bersatu padu dalam gelora semangat kemanusiaan.

Seharusnya media formal dan sosial di dalam dan luar negeri berhenti memberitakan suasana perselisihan pendapat demi bersatu padu gencar memberitakan luapan gelora semangat kemanusiaan masyarakat Indonesia dalam gigih mewujudkan semangat ketuhananan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial yang tersirat dan tersurat di dalam Pancasila menjadi kenyataan sikap dan perilaku nyata.

Jaya Suprana, adalah pembelajar semangat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Pentingnya Perubahan Pola Pikir

Published

on

Oleh : Saurip Kadi

KALAH menang dalam Pemilu atau Pilkada bukanlah akhir dari segalanya seperti dalam perang. Karena, Pemilu/Pilkada tak lebih hanyalah sarana untuk menghitung jumlah pendukung atau pemilih bagi masing-masing kontestan. Seusai itu, kehidupan akan kembali seperti sebelumnya.

Munculnya sedikit ketegangan sosial dan bahkan kekhawatiran serta rasa was-was akan terjadi kerusuhan sosial menjelang Pilkada DKI, sama sekali bukan karena rakyat Jakarta belum siap berdemokrasi. Tapi lebih karena kepentingan kelompok tertentu yang menunggangi agenda Pilkada DKI.

Ditilik dari agenda yang mereka gulirkan dan tokoh yang terlibat dalam upaya memanaskan suhu politik Jakarta, tidak lepas dari rekayasa sosial untuk memunculkan kerusuhan sosial dengan target optimal jatuhnya pemerintahan Jokowi. Karena hanya cara itulah, mereka bisa selamat dan lepas dari pertanggungan jawab hukum atas kejahatannya dimasa lalu.

Kelompok lain yang berkepentingan adalah mereka yang hendak mengembangkan paham “kilafaf” untuk pada saatnya kelak mengganti dasar negara Pancasila. Sinergi dua kepentingan menjadi efektif, karena issue yang diekmbangkan menyangkut keyakinan agama dan sentimen etnis yang terkait dengan kesenjangan yang begitu menganga yang nyatanya dan benar adanya.

Berebut Menjadi Pelayan Rakyat.

Pilkada DKI telah usai, sepatutnya kita mengucapkan selamat kepada penduduk DKI yang telah berhasil memilih pemimpin untuk 5 tahun kedepan. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, kita ucapkan selamat bekerja, semoga saja kelak tidak ingkar terhadap kontrak sosial yang telah disampaikan dalam kampanye yang lalu.

Dalam demokrasi, para pejabat pemerintah sudah barang tentu mendapat upah dengan sebutan gaji atau upah, dan juga fasilitas seperti kendaraan, perumahanan, dan lain-lainnya. Kita juga tahu, dimanapun mereka yang menerima upah disebut pegawai, buruh, karyawan, atau panggilan lainnya yang tugasnya melayani majikan. Sebaliknya, mereka yang membayar upah, disebut majikan, juragan, dan atau bos.

Dan karena uang yang digunakan untuk membayar upah tersebut adalah dari pajak rakyat, maka di negara demokrasi rakyat diposisikan sebagaimana layaknya majikan. Mereka dihargai atau dihormati oleh para pelayannya tak peduli sebutan mereka adalah Lurah, Bupati, Gubernur, Menteri, Anggota DPR dan Presiden sekalipun.

Kesadaran bahwa dirinya tak lebih adalah pelayan rakyat bagi segenap pejabat negara, utamanya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih menjadi utama, agar kedepan tidak ada lagi perlakuan kasar apalagi tidak senonoh oleh sang pelayan terhadap majikannya yaitu rakyat, siapapun ia.

Siapapun tak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga dari etnis manapun. Pada millenium 21, rasanya naif kalau kita masih ribut soal etnis. Tapi kita tidak boleh membohongi diri, bahwa dimasyarakat luas ada masalah yang serius terkait Etnis Tionghoa. Kita harus jujur mengakui bahwa dimasa lalu ada kebijakan negara yang “keliru”, sehingga kini muncul jurang kesenjangan yang begitu menganga akibat penguasaan alat produksi dan sumber daya nasional oleh segelintir pengusaha yang kebetulan didominasi keturunan Tionghoa.

Persoalan menjadi lebih serius karena dalam prakteknya pengusaha papan atas dari etnis Tionghoa nyatanya banyak yang terlibat dalam kejahatan penjarahan kekayaan negara seperti yang terjadi dalam kasus BLBI, korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya termasuk juga soal Narkoba. Praktek Oligharki kekuasaan, Mafia dibanyak aspek kehidupan termasuk dilingkungan lembaga pengadilan, Kartel, Kriminalisasi, “Capital Violence” dan bahkan “State Terrorism” umumnya karena peran mereka. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa keterlibatan mereka dalam berbagai kejahatan tersebut juga karena perlindungan, persekongkolan, kolaborasi dan bahkan alat dari oknum penguasa dan juga rezim.

Kita tahu bahwa beberapa ratus pemilik tanah, tambang dan atau hutan dengan luas berpuluh ribu, beratus ribu dan bahkan ada yang berjuta hektar sebagian besar juga pengusaha keturunan Tionghoa. Dalam prakteknya mereka justru tega mengusir penduduk setempat yang telah turun termurun tinggal disitu namun terkalahkan oleh “lisensi”. Dan mustahil untuk mendapatkan “lisensi” atas lahan yang begitu luas diperoleh dengan gratisan alias cuma-cuma. Praktek titip saham atau komisi adalah hal lazim di negeri ini.

Hikmah Yang Bisa Dipetik.

Kasus dugaan penodaan agama oleh Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) telah menyebabkan sejumlah penyakit jiwa bangsa kini nampak dipermukaan. Kebhinekaan kita ternyata masih sebatas pada verbal. Diantara kita masih banyak yang menempatkan agama justru sebagai sumber perpecahan dan bahkan mala petaka kemanusiaan.

Niscaya Presiden Jokowi akan segera melakukan penataan sistem politik nasional yang mewajibkan negara memperlakukan secara setara terhadap segenap warga negara, sehingga ukuran mayoritas dan minoritas menjadi tidak relevan lagi, dan kedepan issue agama tidak lagi dipakai untuk kepentingan politik.

Kesenjangan sosial yang tercipta secara struktural akibat penguasaan alat produksi dan sumber daya nasional oleh konglomerat yang kebetulan dominan dari etnis Tionghoa, juga tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa upaya terukur untuk membenahinya, tanpa harus ada “perang” antara Pemerintah dengan mereka. Sebaliknya, mereka juga harus berbesar hati untuk mencari solusi bersama pemerintah, agar lahir kebersamaan segenap warga bangsa dalam bingkai NKRI.

Dengan demikian warga negara keturunan Tionghoa lainnya yang jumlahnya begitu besar dan tidak ikut berdosa, tidak kembali menjadi korban akibat amuk massa.

Begitu pula tentang kerusakan mentalitet alat negara, mustahil tiba-tiba berubah menjadi baik, hanya karena Presidennya tidak mau merangkul dan dirangkul penjahat ekonomi.

Dengan bermodal kejujuran dan kesederhanaan saja dalam separuh perjalanan pemerintahannya telah banyak membawa perubahan. Wajar saja kalau rakyat banyak menaruh harap, untuk Presiden Jokowi kedepan dengan sisa waktu 2,5 tahun bisa melakukan sejumlah retooling sebagaimana yang pernah dicanangkan oleh Bung Karno yaitu Retooling Mentalitet, Retooling Alat Negara, Retooling Alat Produksi dan juga Retooling Logistik Nasional yang kesemuanya sesungguhnya sudah menjadi bagian dari NAWACITA.

Karena hanya dengan cara itu, maka peran NKRI yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan segera dirasakan segenap rakyat tanpa kecuali. Sehingga konsep kenegaraan diluar Pancasila dengan bungkus agama sekalipun niscaya tidak akan laku.

Saurip Kadi, Adalah Penulis Mantan Aster.

Continue Reading

Opini

Jakarta Butuh Pemimpin Baru

Published

on

Oleh : Igor Dirgantara

DUA bulan jelang pemungutan suara, persaingan semakin seru dan ketat antara tiga pasangan calon (paslon) yang berkontestasi di Pilkada DKI 2017. Masing-masing paslon, yaitu Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi berpeluang untuk menang dan sekaligus juga berpotensi kalah, atau tidak lolos masuk ke putaran kedua. Hal ini tercermin dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga SPIN yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 14 Desember 2016.

Ketika responden ditanya jika pemilihan dilakukan saat ini, Ahok-Djarot masih unggul (31%), disusul pasangan Anies – Sandi (27%), Agus-Sylvi (23%), dan yang belum menentukan pilihan sebesar 19%. Dukungan kepada tiga pasangan calon yang berkompetisi di Pilkada DKI 2017 Jakarta pun masih cair sampai saat ini, dan cenderung masih bisa berubah.

Meskipun tingkat akseptabilitas (favorability) terhadap Ahok cenderung menurun, namun publik DKI Jakarta tetap melihat Ahok sebagai figur yang paling memahami masalah di DKI Jakarta (73%), dibanding Anies (40%), atau Agus (33%). Sebaliknya, Anies lebih dilihat sebagai sosok yang lebih punya perhatian (caring) terhadap warga DKI Jakarta (57%), daripada Ahok (52%), bahkan Agus (47%). Anies juga lebih dianggap mewakili semua lapisan penduduk Jakarta (52%), ketimbang Ahok (41%), dan Agus (39%).

Publik DKI Jakarta mengharapkan pemimpin yang memiliki respek, integritas, mereprentasikan semua lapisan masyarakat Jakarta, sanggup menciptakan lapangan pekerjaan, dan punya kemampuan memajukan pendidikan bagi warganya.

Masih ada 30% yang percaya bahwa Ahok pantas untuk dipilih kembali sebagai Gubernur, sedangkan 55% menginginkan sosok Gubernur DKI yang baru. Berbeda dengan Ahok yang kontoversial di mata publik, Anies Baswedan yang paling punya potensi dan peluang untuk dipilih warga DKI Jakarta sebagai Gubernur DKI baru, sekalipun sangat rentan diterpa isu-isu negatif keagamaan. Agus Harymurti juga punya kesempatan yang sama layaknya Anies sekalipun minim pengalaman.

Etnisitas dan Agama

Etnis cina di Jakarta 90% memberi dukungan penuh kepada pasangan Ahok-Djarot, dibanding Anies-Sandi (4%), Agus-Sylvi (1%), dan yang belum menentukan pilihan (6%). Etnis Cina di DKI Jakarta sekitar 8 % dari total penduduk Jakarta.

Etnis Jawa sebesar 38% dari penduduk Jakarta, yang memilih Anies-Sandi (23%), Ahok-Djarot (22%), Agus-Sylvi (20%), dan 34 % belum tentukan pilihan.

Untuk etnis Betawi yang berjumlah 34% dari masyarakat DKI Jakarta, 29% nya pilih Anies-Sandi, Agus-Sylvi (27%), Ahok-Djarot (12%), dan yang belum tentukan pilihan (31%).

Sedangkan untuk etnis Sunda sebesar 14% dari penduduk Jakarta, Agus-Sylvi dipilih sebanyak 29%, sementara Anies-Sandi (21%), Ahok-Djarot (16%), dan ada 34% yang belum menentukan pilihan.

Di segmen agama, 9% umat Kristiani di Jakarta memilih pasangan Ahok-Djarot (94%), Agus-Sylvi (4%), Anies-Sandi nihil (0%), dan 2% belum tentukan pilihan.

Sekitar 48% masyarakat Jakarta mengetahui kasus Surat Al-Maidah yang menimpa Ahok dan permintaan maafnya kepada publik. Yang hanya tahu pengutipan surat Al-Maidah saja (23%), permintaan maaf Ahok (13%), dan yang sama sekali tidak tahu/dengar (6%). Dari kasus tersebut, sebanyak 27% mendukung ahok, 51% tidak mendukung. Dan sisanya tidak menjawab.

Survei dilakukan dengan responden 773, dengan teknik multistage random sampling. Margin of error 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung dengan bantuan kuisioner. Uji kualitas dilakukan melalui spot check dengan mengambil 20 % dari total sample.

Igor Dirgantara, adalah Direktur SPIN (Survey and Polling Indonesia).

Continue Reading

Opini

Fadli Zon, Jokowi dan Kasus-Kasus Ahok

Published

on

Oleh : Petrus Selestinus

Presiden Jokowi tidak perlu merespons tuntutan yang bernada cengeng dari seorang Fadlizon, pimpinan DPR RI yang meminta agar Presiden Jokowi mengklarifikasi rumor tentang adanya perlindungan dari Presiden Jokowi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dilindungi dalam kasus Reklamasi Pantai Utara dan pembelian lahan RS. Sumber Waras yang saat ini dalam penyelidikan dan penyidikan KPK. Permintaan Fadlizon agar Presiden Jokowi menjelaskan tentang rumor melalui media masa itu, sangat tidak etis dan telah keluar dari fatsun politik, karena Fadlizon sudah sudah tahu bahwa apa yang didengarnya itu hanyalah rumor yang berkembang, tetapi meminta Presiden menanggapi dan mengklarifikasi. Kalau saja Fadlizon merasa bahwa rumor yang berkembang itu bakal menguntungkan posisinya selaku politisi Partai Gerindra dan sebagai Pimpinan DPR dan hal itu dilakukan dalam rangka chek and balances atau menjalankan fungsi pengawasan maka seharusnya Fadlizon memverifikasi terlebih dahulu kebenaran rumor yang dimiliki itu, kemudian meminta kepada Presiden Jokowi untuk menaggapi.

Fadlizon sepertinya sudah kehabisan bahan untuk memojokan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dalam isu Reklamasi Pantai Utara dan Lahan Sumber Waras, sehingga demi mencapai tatget politik jangka pendek dan pragmatis, maka Fadlizon tidak segan-segan mencoba menyeret Presiden Jokowi untuk nimbrung di dalam polemik murahan, tidak proporsional dan tidak etis dengan maksud agar Presiden Jokowi turut memojokan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Jika saja benar Presiden melindungi Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dalam kasus Reklamasi dan lahan Sumber Waras, dimana Fadlizon memiliki bukti atau petunjuk yang cukup, tentang perlindungan yang diberikan sehingga dengan perlindungan itu sudah menghambat proses hukum di KPK, maka seharusnya Fadlizon tidak perlu merengek-rengek meminta Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi tentang sebuah rumor, melainkan Fadlizon seharusnya paham UU KPK dan meminta KPK untuk memanggil dan memeriksa Presiden Jokowi untuk mempertanggung jawabkan sikapnya itu yaitu melindungi Ahok, jika perlindungannya itu sudah sampai pada tingkat menghambat jalannya penyelidikan dan penyidikan korupsi di KPK.

Fadlizon sepertinya tidak memahami subtansi UU KPK terutama proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan di KPK, begitu juga Fadlizon dengan kedudukan yang mentereng sebagai pimpinan Partai Gerindra dan sebagai seorang pimpinan DPR tetapi tidak memiliki etika politik dan tidak menjaga harmonisasi dalam hubungan antar kelembagaan sebagai sesama pimpinan lembaga tinggi negara, yang seharusnya tidak perlu memgumbar atau mengobral permintaan klarifikasi itu melalaui media masa, karena antara DPR dan Presiden sudah ada mekanisme baku ttg tata cara komunikasi antara Presiden dengan pimpinan DPR. Cara demikian secara langsung tidak langsung Fadlizon ingin menyeret Presiden Jokowi untuk terlibat dalam persoalan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab seorang Presiden. Fadlizon seharusnya memahami posisi, peran dan fungsi KPK ketika sedang menangani sebuah kasus korupsi, di sana ada apa yang disebut independensi KPK, ada frasa yang menyatakan KPK harus bebas dari campur tangan kekuasaan manapun.

Dengan demikian Fadlizon seharusnya cukup menyurati Presiden dan menanyakan apakah benar Presiden Jokowi melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Fadlizon bisa saja menyurati KPK dan meminta KPK menjelaskan kepada publik apakah Presiden Jokowi benar melindungi Ahok dan perlindungannya itu sudah sampai pada tingkat menghambat jalannya pemeriksaan. Itu baru namanya politisi yang memiliki etika dan tatakrama dalam menjaga hubungan antar lembaga negara. Bukan dengan cara mengobral rumor yang diperoleh di warung kopi lantas Presiden Jokowi harus menjelaskan tentang rumor yang tidak berujung itu. Sudah tau itu rumor, ko masih meminta penjelasan.

Petrus Selestinus, adalah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dan Advokat Peradi.

Continue Reading

Trending