Connect with us

Politik

Jelang Pemungutan Suara, Himpunan Jurnalis Jakarta Deklarasikan Pilkada Damai

Published

on

Himpunan Jurnalis Jakarta Deklarasikan Pilkada Damai, Menjelang Pemungutan Suara.

Jakzone.com, Jakarta – Peran media sangat penting dalam mengawal pesta demokrasi di Indonesia. Sehingga ketika menyajikan pemberitaan, publik mendapat edukasi sesuai peran media di era demokrasi ini.

Sebagaimana diketahui, kini di DKI Jakarta dalam masa putaran kedua pemilihan gubernur. Besok, Rabu 19 April 2017, akan diselenggarakan pemungutan suara di 13 ribu lebih TPS di Ibu Kota.

Oleh karena itu, Himpunan Jurnalis Jakarta yang tergabung dalam beberapa organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Raya, dan Aliansi Wartawan Radio Indonesia menggelar acara deklarasi dukungan pilkada damai yang didahului diskusi.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut, yaitu Ketua Dewan Kehormatan PWI Jaya Kamsul Hasan, Pengelola Jaringan Media Digital Hallo Media Network (HMN) Budi Purnomo Karjodihardjo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Fajar Kurniawan, dan Ketua Aliansi Wartawan Radio Tyas Anggoro.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Jakarta Kamsul Hasan mengatakan, deklarasi ini sangat baik dan sudah sesuai fitrah wartawan yang independen dalam menyajikan karya jurnalistiknya.

“Wartawan itu harus independen dan harus membuat kedamaian. Wartawan tidak boleh melakukan kekeruhan,” katanya di Hotel Neo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diatur bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum. Hal ini termaktub di dalam pasal 2.

“Hari ini kita ingin membuktikan bahwa kemerdekaan pers itu tidak boleh disalahgunakan. Wartawan atau jurnalis adalah ujung tombak atau elemen utama dari kemerdekaan pers itu,” kata Kamsul.

Menurutnya, kemerdekaan pers tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dia adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan wartawan dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan menegakkan supermasi hukum.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah jurnalis dan mahasiswa. Sesudah diskusi dilakukan deklarasi pilkada damai yang diwakilkan oleh Kepala Divisi News Radio Ramako Rahmat Hidaya dengan isi deklarasi sebagai berikut :

Pertama, Kami menjunjung tinggi netralitas media dalam pemberitaan terkait Pilkada DKI Jakarta.

Kedua, Kami berkomitmen menolak isu yang menyangkut SARA untuk dijadikan komoditas politik karena berpotensi memecah kerukunan dan kesatuan.

Ketiga, Kami menolak hoax dan fitnah dalam setiap pemberitaan.

Keempat, Kami mendorong terciptanya peace journalism sesuai khitah wartawan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. (tim)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Perlunya Solusi untuk Perhatikan Kondisi TKI

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Jakzone.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan perlu adanya solusi yang tepat dari pemerintah untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Terlebih setelah adanya peristiwa kekerasaan dan penganiayaan, hingga menyebabkan tewasnya TKI yang terjadi di Malaysia, beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli, banyaknya TKI yang teraniaya merupakan salah satu kekurangan yang patut mendapatkan perhatian lebih, salah satu contohnya dimana TKI tersebut masuk secara ilegal dan tidak mendaftar di KBRI.

“Ini perlu adanya solusi, karena jumlahnya kan sangat banyak,” kata Fadli, usai menerima audiensi DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam kesempatan itu, Fadli juga meminta kepada PPMI untuk mendata dan menulis surat secara resmi, serta dilampirkan bukti-bukti untuk dikirimkan ke KBRI, ataupun lembaga yang terkait, dalam hal persoalan TKI di luar negeri.

Sebelumnya, perwakilan dari PPMI mempertanyakan kebijakan dari KBRI yang tidak tegas dalam mengurus TKI. Terlebih banyaknya TKI yang masuk dengan carai ilegal.

Dalam kesempatan yang sama, PPMI juga mengundang Fadli untuk menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional PPMI di Sangatta, Kalimantan Timur, yang akan diselenggarakan pada 4 – 6 Maret 2018 mendatang. (nwi)

Continue Reading

Politik

Dedi Mulyadi, Surat Dukungan Bodong Harus Diusut

Published

on

Dedi Mulyadi (2)

Jakzone.com, Jakarta – Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya surat rekomendasi bodong terkait pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Cagub dan Cawagub dari Partai Golkar.

Bahkan hari Senin Dedi meminta Biro Hukum Golkar Jabar untuk segera membuat laporan hal itu dilakukan terkait pernyataan sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar Idrus Marham yang menyatakan surat rekom bodong yang beredar dan menjadi viral.

“Sebagai ketua partai golkar jabar saya akan meminta biro hukum untuk melaporkan surat bodong itu ke mabes polri atau polda jabar, mungkin senin sehingga kita mengetahui surat tersebut sesuai pernyataan sekjen,” ungkap Dedi di Pendopo Purwakarta. Jumat (22/9/2017).

Pelaporan tersebut dilakukan karena sudah mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen, hal itu dilakukan untuk menjaga wibawa dari mengadu domba kepartaian ditambah menurutnya krisis berat yang dialami partai Golkar hari ini.

“Ya sudah masuk ranah pidana mencatut tanda tangan selain itu menyebarkan berita bohong dan hoax, kita lakukan untuk menjaga wibawa partai dari tangan yang merusak sendi kepartaian,” tambahnya.

Dirinya pun tidak mau berandai – andai terkait penyebar surat rekom bodong tersebut hal tersebut harus segera diusut segera mungkin karena menyangkut proses politik yang menyangkut kepala daerah.

“Tahu bodong harus diusut siapa yang buatnya kan untuk membangun pemimpin yang baik harus melalui proses yang baik termasuk memperlihatkan sikap partai yang baik pula,” ungkapnya. (ver)

Continue Reading

Politik

Banggar DPRD DKI Tunda Rapat KUPA-PPAS Perubahan 2017

Published

on

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi,.

Jakzone.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunda sementara rapat perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2017 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hari ini.

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat hari ini ditunda karena belum selesainya pendalaman KUPA-PPAS Perubahan 2017 di beberapa komisi dewan.

“Ada beberapa komisi hari ini belum siap melaporkan kepada Banggar. Karena itu perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 saya tunda,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/8/2017).

Prasetio menyampaikan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kualitas, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 ini kembali akan dilanjutkan pada Kamis (24/8/2017) mendatang.

“Kasih waktu saya sampai hari Kamis untuk lanjutkan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 bersama-sama,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Saefullah menuturkan, pihaknya bersama SKPD telah siap melakukan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 sejak dijadwalkan hari ini.

Ia menjelaskan, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 hari ini seharusnya beragendakan laporan dari masing-masing komisi dewan ke Pimpinan Banggar untuk kemudian ditanggapi SKPD apabila diperlukan penjelasan.

“Bilamana diperlukan penjelasan, kami bersama teman-teman siap memberikan keterangan yang dibutuhkan,” tandasnya. (nwi)

Continue Reading

Trending