Connect with us

Politik

Ada Gerakan Anti Pancasila di Kampus Rektor Tangungjawab

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI, Mohamad Nasir tidak menampik tumbuhnya gerakan radikal anti Pancasila di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia menceritakan ada perguruan tinggi swasta akan mengangkat simpatisan ISIS menjadi rektor namun berhasil dicegahnya.

Dalam.hal ini pemerintah akan bertindak tegas kepada pimpinan perguruan tinggi yang membiarkan gerakan radikal anti Pancasila dan NKRI tumbuh dan berkegiatan di kampus.

“Ini mengerikan kalau kampus terjadi radikalisme. Ada seseorang diperguruan tinggi swasta diangkat jadi dekan untuk nantinya dipersiapkan jadi rektor. Menurut info BNPT, orang itu simpatisan ISIS. Saya minta diberhentikan kalau tidak perguruan tinggi saya bubarkan,” jelasnya dalam dialog di salah satu televisi beberapa waktu lalu.

Mohamad Nasir menjelaskan saat kampus Institute Pertanian Bogor dipakai Hizbut Tahrir mendeklarasikan berdirinya Negara Khilafah dan Syariah Islam dirinya segera memanggil rektor IPB.

“Rektor saya minta harus bertanggung jawab. Perguruan Tinggi negeri langsung dibawah pengawasan saya. Yang swasta dibawah Kopertis juga saya tegaskan. Apabila terjadi radikalisme. Maka rektor yang saya minta pertanggungjawaban. Pembantu rektor dan rektor saya panggil. Mereka menjelaskan bahwa ijinnya pagi hari adalah pengajian, ternyata malam harinya berubah. Saya minta pertanggung jawaban Rektor,” katanya tanpa menjelaskan bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud.

Menurutnya, sejak 2016 sudah ada edaran, yang mewaspadai radikalisme fundamentalis agama di kampus-kampus. Dan selain itu Kementeriannya sedang mempersiapkan regulasi untuk membendung semua gerakan anti Pancasila dan NKRI di semua perguruan tinggi.

“Untuk itu kami perintahkan untuk memasukkan bela negara dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum. Untuk melawan radikalisme yang anti Pancasila dan NKRI. Rektor-rektor sudah saya kumpulin bersama Koordinator perguruan tinggi swasta. Kami minta agar mereka nanti menerima dan menegakkan regulasi ini di masing masing perguruan tinggi,” jelasnya.

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI menceritakan temuan dan laporan berbagai macam pola rekrutmen dan gerakan radikal anti Pancasila dan NKRI yang berjalan di berbagai kampus. Salah satunya dengan ancaman.

“Ada dosen kepada mahasiswa mengancam kalau tidak ikut organisasi dan kegiatan gerakan mereka akan diberi nilai E. Ini bahaya. Ini harus dibersihkan,”ungkapnya.

Dari beberapa informasi dan penelusuran dilaporkan hampir semua kampus di Indonesia sudah dimasuki dan dikuasai oleh gerakan pendukung ISIS anti Pancasila dan NKRI. Mereka ada di BEM, pegawai, dosen, dekan sampai jajaran rektoriat di tingkat fakultas sampai universitas hampir disemua kampus Indonesia. (igo)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Perlunya Solusi untuk Perhatikan Kondisi TKI

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Jakzone.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan perlu adanya solusi yang tepat dari pemerintah untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Terlebih setelah adanya peristiwa kekerasaan dan penganiayaan, hingga menyebabkan tewasnya TKI yang terjadi di Malaysia, beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli, banyaknya TKI yang teraniaya merupakan salah satu kekurangan yang patut mendapatkan perhatian lebih, salah satu contohnya dimana TKI tersebut masuk secara ilegal dan tidak mendaftar di KBRI.

“Ini perlu adanya solusi, karena jumlahnya kan sangat banyak,” kata Fadli, usai menerima audiensi DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam kesempatan itu, Fadli juga meminta kepada PPMI untuk mendata dan menulis surat secara resmi, serta dilampirkan bukti-bukti untuk dikirimkan ke KBRI, ataupun lembaga yang terkait, dalam hal persoalan TKI di luar negeri.

Sebelumnya, perwakilan dari PPMI mempertanyakan kebijakan dari KBRI yang tidak tegas dalam mengurus TKI. Terlebih banyaknya TKI yang masuk dengan carai ilegal.

Dalam kesempatan yang sama, PPMI juga mengundang Fadli untuk menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional PPMI di Sangatta, Kalimantan Timur, yang akan diselenggarakan pada 4 – 6 Maret 2018 mendatang. (nwi)

Continue Reading

Politik

Dedi Mulyadi, Surat Dukungan Bodong Harus Diusut

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya surat rekomendasi bodong terkait pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Cagub dan Cawagub dari Partai Golkar.

Bahkan hari Senin Dedi meminta Biro Hukum Golkar Jabar untuk segera membuat laporan hal itu dilakukan terkait pernyataan sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar Idrus Marham yang menyatakan surat rekom bodong yang beredar dan menjadi viral.

“Sebagai ketua partai golkar jabar saya akan meminta biro hukum untuk melaporkan surat bodong itu ke mabes polri atau polda jabar, mungkin senin sehingga kita mengetahui surat tersebut sesuai pernyataan sekjen,” ungkap Dedi di Pendopo Purwakarta. Jumat (22/9/2017).

Pelaporan tersebut dilakukan karena sudah mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen, hal itu dilakukan untuk menjaga wibawa dari mengadu domba kepartaian ditambah menurutnya krisis berat yang dialami partai Golkar hari ini.

“Ya sudah masuk ranah pidana mencatut tanda tangan selain itu menyebarkan berita bohong dan hoax, kita lakukan untuk menjaga wibawa partai dari tangan yang merusak sendi kepartaian,” tambahnya.

Dirinya pun tidak mau berandai – andai terkait penyebar surat rekom bodong tersebut hal tersebut harus segera diusut segera mungkin karena menyangkut proses politik yang menyangkut kepala daerah.

“Tahu bodong harus diusut siapa yang buatnya kan untuk membangun pemimpin yang baik harus melalui proses yang baik termasuk memperlihatkan sikap partai yang baik pula,” ungkapnya. (ver)

Continue Reading

Politik

Banggar DPRD DKI Tunda Rapat KUPA-PPAS Perubahan 2017

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunda sementara rapat perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2017 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hari ini.

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat hari ini ditunda karena belum selesainya pendalaman KUPA-PPAS Perubahan 2017 di beberapa komisi dewan.

“Ada beberapa komisi hari ini belum siap melaporkan kepada Banggar. Karena itu perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 saya tunda,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/8/2017).

Prasetio menyampaikan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kualitas, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 ini kembali akan dilanjutkan pada Kamis (24/8/2017) mendatang.

“Kasih waktu saya sampai hari Kamis untuk lanjutkan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 bersama-sama,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Saefullah menuturkan, pihaknya bersama SKPD telah siap melakukan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 sejak dijadwalkan hari ini.

Ia menjelaskan, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 hari ini seharusnya beragendakan laporan dari masing-masing komisi dewan ke Pimpinan Banggar untuk kemudian ditanggapi SKPD apabila diperlukan penjelasan.

“Bilamana diperlukan penjelasan, kami bersama teman-teman siap memberikan keterangan yang dibutuhkan,” tandasnya. (nwi)

Continue Reading

Trending