Connect with us

Politik

Arief Poyuono : PP 72 /2016 Membuat BUMN Lebih Efisien

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Polemik diterbitkannya PP 72/2016 tentang holdingisasi BUMN oleh Presiden Joko Widodo, karena merubah PP 45/2005 yang diterbitkan di era pemerintahan sebelumnya. sehingga berbagai komentar dan tanggapan pun muncul.

Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono, SE mendukumg terbitnya PP 72/2016 tentang holdingisasi BUMN. Karena holdingisasai itu justru akan membuat BUMN akan lebih efisien. juga dapat mengurangi atau menghilangkan persaingan antar BUMN sejenis. Begitu juga Perusahaan Swasta yang memiliki usaha sejenis dengan usaha BUMN, tidak akan mudah lagi melakukan provokasi yang dapat merusak BUMN. Namun ia mengingatkan asal pelaksanaannya tidak menyimpang dari UU dan aturan tentang BUMN yang telah ada.

Arif menjelaskan implementasi PP tersebut sebagai upaya meningkatkan daya saing BUMN dalam menghadapi kompetisi global. “Holdingisasi justeru dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMN. Jika holding BUMN ini benar-benar bisa direalisasikan, perekonomian di Indonesia akan lebih kuat. Terutama dalam menghadapi gejolak perekonomian global,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Polemik Holdingisasi BUMN menurut PP 72/2016, Melemahkan atau Memperkuat Peranan BUMN Hadapi Pasar Bebas’ diselenggarakan Institut Soekarmo Hatta (ISH), Selasa (6/6/2017) sore, di Tebet, Jakarta Selatan.

Turut hadir juga sebagai pembicara diantaranya pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Oskar Vitriano, aktivis Petisi 28, Haris Rusly, Ketua Serikat Pekerja PT Bank Tabungan Negara (BTN), Satya Wijayantara dan Syahganda Nainggolan. Sedangkan selaku moderator M Hatta Taliwang.

Lebih lanjut Arief memaparkan, bahwa Holdingisasi akan memperkuat hak istimewa pemerintah untuk tetap memiliki saham mayoritas di anak-anak perusahaan yang tergabung dalam holding. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

“Dalam penjelasan UU Nomor 19 tahun 2003 yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat,” katanya.

Sementara itu, terkait rencana pembentukan holding bank-bank BUMN, Satya Wijayantara mengatakan harus didukung penuh semua stake holder bank-bank BUMN tersebut. Hal ini penting agar holding bank BUMN dapat berjalan dengan mulus.

Satya menjelaskan, holding bank-bank BUMN akan menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pencarian dana maupun dalam hal pembiayaan. Yang akhirnya tidak ada saling rebut pendanaan yang meyebabkan perang bunga-bunga deposito yang berujung bunga deposito melambung tinggi dan akan mengurangi kinerja antar bank. “Holding tersebut juga dapat meningkatkan sharing infrastruktur antar bank BUMN. Sehingga upaha kerja sama seperti penggabungan ATM dalam ATM Himbara bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Ia mencontohkan rencana holding bank BUMN ini akan menyatukan beberapa bank antara lain PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Dinilainya bisa meningkatkan kualitas dan kemampuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki nantinya. Dan masing-masing bank akan saling sharing data SDM yang berkualitas.

Pakar Hukum Tata Negara dari UNDIP, Leo Lapotukan menilai terbitnya PP 72/2016 merupakan kewengan pemerintah dengan tujuan yang positif. “Saya melihat semangat yang ada dalam PP 72/2016 itu semangatnya positif. Karena dengan terbitnya PP 72/2016, pemerintah mendorong BUMN mengakselerasi kegiatannya supaya bisa optomal dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga daya saingnya meningkat,” ujarnya.

Jika kemudian, ada yang melakukan upaya hukum karena keberatan dengan PP 72/2016 itu, menurut Leo itu sah-sah saja, dan merupakan hak setiap warga negara. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa upaya hukum tersebut baru sekarang dilakukan. “PP 72 harus didukung karena semangatnya bagus, semoga hakim nanti bisa memutuskan adil,” pungkasnya. (igo)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Perlunya Solusi untuk Perhatikan Kondisi TKI

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Jakzone.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan perlu adanya solusi yang tepat dari pemerintah untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Terlebih setelah adanya peristiwa kekerasaan dan penganiayaan, hingga menyebabkan tewasnya TKI yang terjadi di Malaysia, beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli, banyaknya TKI yang teraniaya merupakan salah satu kekurangan yang patut mendapatkan perhatian lebih, salah satu contohnya dimana TKI tersebut masuk secara ilegal dan tidak mendaftar di KBRI.

“Ini perlu adanya solusi, karena jumlahnya kan sangat banyak,” kata Fadli, usai menerima audiensi DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam kesempatan itu, Fadli juga meminta kepada PPMI untuk mendata dan menulis surat secara resmi, serta dilampirkan bukti-bukti untuk dikirimkan ke KBRI, ataupun lembaga yang terkait, dalam hal persoalan TKI di luar negeri.

Sebelumnya, perwakilan dari PPMI mempertanyakan kebijakan dari KBRI yang tidak tegas dalam mengurus TKI. Terlebih banyaknya TKI yang masuk dengan carai ilegal.

Dalam kesempatan yang sama, PPMI juga mengundang Fadli untuk menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional PPMI di Sangatta, Kalimantan Timur, yang akan diselenggarakan pada 4 – 6 Maret 2018 mendatang. (nwi)

Continue Reading

Politik

Dedi Mulyadi, Surat Dukungan Bodong Harus Diusut

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya surat rekomendasi bodong terkait pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Cagub dan Cawagub dari Partai Golkar.

Bahkan hari Senin Dedi meminta Biro Hukum Golkar Jabar untuk segera membuat laporan hal itu dilakukan terkait pernyataan sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar Idrus Marham yang menyatakan surat rekom bodong yang beredar dan menjadi viral.

“Sebagai ketua partai golkar jabar saya akan meminta biro hukum untuk melaporkan surat bodong itu ke mabes polri atau polda jabar, mungkin senin sehingga kita mengetahui surat tersebut sesuai pernyataan sekjen,” ungkap Dedi di Pendopo Purwakarta. Jumat (22/9/2017).

Pelaporan tersebut dilakukan karena sudah mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen, hal itu dilakukan untuk menjaga wibawa dari mengadu domba kepartaian ditambah menurutnya krisis berat yang dialami partai Golkar hari ini.

“Ya sudah masuk ranah pidana mencatut tanda tangan selain itu menyebarkan berita bohong dan hoax, kita lakukan untuk menjaga wibawa partai dari tangan yang merusak sendi kepartaian,” tambahnya.

Dirinya pun tidak mau berandai – andai terkait penyebar surat rekom bodong tersebut hal tersebut harus segera diusut segera mungkin karena menyangkut proses politik yang menyangkut kepala daerah.

“Tahu bodong harus diusut siapa yang buatnya kan untuk membangun pemimpin yang baik harus melalui proses yang baik termasuk memperlihatkan sikap partai yang baik pula,” ungkapnya. (ver)

Continue Reading

Politik

Banggar DPRD DKI Tunda Rapat KUPA-PPAS Perubahan 2017

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunda sementara rapat perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2017 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hari ini.

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat hari ini ditunda karena belum selesainya pendalaman KUPA-PPAS Perubahan 2017 di beberapa komisi dewan.

“Ada beberapa komisi hari ini belum siap melaporkan kepada Banggar. Karena itu perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 saya tunda,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/8/2017).

Prasetio menyampaikan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kualitas, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 ini kembali akan dilanjutkan pada Kamis (24/8/2017) mendatang.

“Kasih waktu saya sampai hari Kamis untuk lanjutkan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 bersama-sama,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Saefullah menuturkan, pihaknya bersama SKPD telah siap melakukan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 sejak dijadwalkan hari ini.

Ia menjelaskan, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 hari ini seharusnya beragendakan laporan dari masing-masing komisi dewan ke Pimpinan Banggar untuk kemudian ditanggapi SKPD apabila diperlukan penjelasan.

“Bilamana diperlukan penjelasan, kami bersama teman-teman siap memberikan keterangan yang dibutuhkan,” tandasnya. (nwi)

Continue Reading

Trending