Connect with us

Politik

Brimob Polda Metro Jaya Minta Maaf ke LBKN Antara

Published

on

Brimob Polda Metro Jaya Minta Maaf ke LBKN Antara

Jakzone.com, Jakarta – Terkait tindakan kekerasan oknum anggota Brimob Polda Metro Jaya terhadap wartawan LBKN Antara. Wakil Komandan Satuan (Wadansat) Brimob Polda Metro Jaya AKBP Heru Novianto menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan LKBN Antara dan wartawan LKBN Antara, Ricky Prayoga yang menjadi korban kasus dugaan kekerasan anggota Brimob Polda Metro Jaya

“Kejadian ini cukup memalukan. Saya mewakili pimpinan Brimob Polda Metro Jaya memohon maaf atas kejadian ini, kami sadari anggota kami melakukan kesalahan,” kata AKBP Heru di Kantor Wisma Antara, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurut Heru pihaknya masih memeriksa pelaku, yakni Baratu Adam Nasution dan empat orang rekannya atas kasus ini. “Secara internal, kami sudah memeriksa Adam dan beberapa temannya. Dan akan menjatuhkan hukuman disiplin bagi para pelaku bila terbukti bersalah. Kalau terbukti bersalah, kami akan memberikan hukuman disiplin,” ucapnya.

Dan Heru pun mengakui bahwa jajarannya telah berlebihan dalam menyikapi suatu kejadian. “Ada kelalaian dalam bersikap, berlebihan,” ujarnya.

Dalam pertemuan mediasi itu, Wadan Brimob mengungkapkan kronologi kejadian berdasarkan pengakuan Adam. “Awalnya lihat-lihatan. Lalu adu argumen. Adam lihat ke Yoga, Yoga lihat Adam. Lalu Adam mengatakan kenapa lihat-lihat? Tidak boleh lihat-lihat. Adam cukup muda, mungkin ‘mood’ Adam lagi tidak bagus saat itu, lalu muncul emosinya untuk melakukan perlawanan,” tuturnya.

Sementara Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat menyatakan apresiasinya atas respon cepat dari polisi terutama Brimob Polda Metro Jaya.

“Saya sangat berterima kasih atas pernyataan tulus Brimob Polda Metro Jaya yang menyampaikan permintaan maaf. Bahwa sedang ada pemeriksaan internal, belum ada kesimpulan apapun. Tapi kami menghargai adanya investigasi menyeluruh,” ujar Meidyatama.

Sebelumnya, wartawan LKBN Antara, Ricky Prayoga mengalami tindak kekerasan oleh sejumlah oknum Brimob saat akan meliput ajang kejuaraan bulu tangkis Indonesia Open Super Series di Jakarta Convention Centre (JCC), Minggu (18/6/2017).

Pada kejadian itu Ricky Prayoga diseret secara paksa oleh oknum Brimob tersebut saat akan mengantre di sebuah anjungan tunai mandiri (ATM) di lokasi tersebut pada Minggu pukul 15.00 WIB.

Ricky mengungkapkan dirinya akan mengantre untuk melakukan transaksi di sebuah ATM, ia berdiri di belakang pramuniaga yang juga mengantre, kemudian ada oknum Brimob yang sedang duduk-duduk di dekat lokasi itu.

“Tadinya mau antre tapi tidak jadi. Terus ada anggota yang duduk melihat ke arah SPG kemudian melihat saya. Saya diam saja, namun anggota itu mendekat dan menanyai saya. Sempat sampai ngatain saya dengan kata-kata yang saya tak tahu apa artinya, tapi menurut teman itu kasar,” kata Ricky Prayoga melalui sambungan telepon, Minggu malam.

Setelah itu, lanjut Ricky Prayoga, oknum Brimob berinisial A bersama tiga temannya mencoba menggiring ke pos layaknya pelaku kriminal. Oknum itu berusaha untuk melakukan kekerasan kepada Ricky dengan mencekik menggunakan lengan hingga mencoba membanting tubuh Ricky. (igo)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Perlunya Solusi untuk Perhatikan Kondisi TKI

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Jakzone.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan perlu adanya solusi yang tepat dari pemerintah untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Terlebih setelah adanya peristiwa kekerasaan dan penganiayaan, hingga menyebabkan tewasnya TKI yang terjadi di Malaysia, beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli, banyaknya TKI yang teraniaya merupakan salah satu kekurangan yang patut mendapatkan perhatian lebih, salah satu contohnya dimana TKI tersebut masuk secara ilegal dan tidak mendaftar di KBRI.

“Ini perlu adanya solusi, karena jumlahnya kan sangat banyak,” kata Fadli, usai menerima audiensi DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam kesempatan itu, Fadli juga meminta kepada PPMI untuk mendata dan menulis surat secara resmi, serta dilampirkan bukti-bukti untuk dikirimkan ke KBRI, ataupun lembaga yang terkait, dalam hal persoalan TKI di luar negeri.

Sebelumnya, perwakilan dari PPMI mempertanyakan kebijakan dari KBRI yang tidak tegas dalam mengurus TKI. Terlebih banyaknya TKI yang masuk dengan carai ilegal.

Dalam kesempatan yang sama, PPMI juga mengundang Fadli untuk menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional PPMI di Sangatta, Kalimantan Timur, yang akan diselenggarakan pada 4 – 6 Maret 2018 mendatang. (nwi)

Continue Reading

Politik

Dedi Mulyadi, Surat Dukungan Bodong Harus Diusut

Published

on

Dedi Mulyadi (2)

Jakzone.com, Jakarta – Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya surat rekomendasi bodong terkait pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Cagub dan Cawagub dari Partai Golkar.

Bahkan hari Senin Dedi meminta Biro Hukum Golkar Jabar untuk segera membuat laporan hal itu dilakukan terkait pernyataan sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar Idrus Marham yang menyatakan surat rekom bodong yang beredar dan menjadi viral.

“Sebagai ketua partai golkar jabar saya akan meminta biro hukum untuk melaporkan surat bodong itu ke mabes polri atau polda jabar, mungkin senin sehingga kita mengetahui surat tersebut sesuai pernyataan sekjen,” ungkap Dedi di Pendopo Purwakarta. Jumat (22/9/2017).

Pelaporan tersebut dilakukan karena sudah mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen, hal itu dilakukan untuk menjaga wibawa dari mengadu domba kepartaian ditambah menurutnya krisis berat yang dialami partai Golkar hari ini.

“Ya sudah masuk ranah pidana mencatut tanda tangan selain itu menyebarkan berita bohong dan hoax, kita lakukan untuk menjaga wibawa partai dari tangan yang merusak sendi kepartaian,” tambahnya.

Dirinya pun tidak mau berandai – andai terkait penyebar surat rekom bodong tersebut hal tersebut harus segera diusut segera mungkin karena menyangkut proses politik yang menyangkut kepala daerah.

“Tahu bodong harus diusut siapa yang buatnya kan untuk membangun pemimpin yang baik harus melalui proses yang baik termasuk memperlihatkan sikap partai yang baik pula,” ungkapnya. (ver)

Continue Reading

Politik

Banggar DPRD DKI Tunda Rapat KUPA-PPAS Perubahan 2017

Published

on

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi,.

Jakzone.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunda sementara rapat perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2017 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hari ini.

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat hari ini ditunda karena belum selesainya pendalaman KUPA-PPAS Perubahan 2017 di beberapa komisi dewan.

“Ada beberapa komisi hari ini belum siap melaporkan kepada Banggar. Karena itu perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 saya tunda,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/8/2017).

Prasetio menyampaikan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kualitas, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 ini kembali akan dilanjutkan pada Kamis (24/8/2017) mendatang.

“Kasih waktu saya sampai hari Kamis untuk lanjutkan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 bersama-sama,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Saefullah menuturkan, pihaknya bersama SKPD telah siap melakukan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 sejak dijadwalkan hari ini.

Ia menjelaskan, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 hari ini seharusnya beragendakan laporan dari masing-masing komisi dewan ke Pimpinan Banggar untuk kemudian ditanggapi SKPD apabila diperlukan penjelasan.

“Bilamana diperlukan penjelasan, kami bersama teman-teman siap memberikan keterangan yang dibutuhkan,” tandasnya. (nwi)

Continue Reading

Trending