Connect with us

Politik

Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kasus E-KTP

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Sidang kasus e-KTP kembali digelar hari ini, Senin (5/6/2017). Dalam sidang ke-19 ini dengan terdakwa Irman dan sugiharto, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi ahli untuk membuat pengadaan e-KTP semakin terang.

Dari kelima saksi ahli yang rencana dihadirkan, hanya tiga aksi yang bisa hadir, yaitu Harnawan Kaeni selaku ahli bidang pengadaan barang dan jasa, Eko Fajar Nurprasetyo pakar chipset, dan Bob Hardiansah Syahbuddin ahli informatika.

Andi Agustinus alias Andi Narogong seorang wiraswasta yang tamatan SMP, yang kini sebagai tersangka dituduh berperan sentral dalam pembagian uang ke sejumlah pihak. Andi disebut sebagai pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dalam proyek itu. Tapi dalam pengakuan Andi, perusahaannya tidak bisa ikut dalam lelang proyek e-KTP tersebut, karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Dalam kesaksianya, untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, Senin (29/5/2017) Andi mengutarakan Irman berniat menimpakan semua kesalahan dalam korupsi e-KTP ke bawahannya, yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Menurut Andi, Irman meminta agar dia mengaku kepada penyidik KPK bahwa pemberian uang suap ke para pejabat Kemendagri dan anggota DPR atas permintaan Sugiharto.Dirinya merasa dijadikan ‘Kambing Hitam’ dalam proyek e-KTP ini, pekerjaan tidak didapat, uangnya pun melayang tidak dikembalikan oleh Irman.

Andi juga bercerita Irman dalam hal ini melibatkan ponakannya Dedi Apriadi. Sebab pada Maret 2011 bertemu dengan Sugiharto dan Direktur PT Optima Infocitra Universal yang juga keponakan Irman, Dedi Apriadi. Pertemuan digelar di sebuah ruko di Ruko Galaxy di Bekasi. Dan Dedi menyampaikan kepadanya “Pak Andi, perintah Pak Irman yang akan menang adalah PT Mega Global. Pak Andi silakan meng-sub ke Pak Dedi Apriadi dari PT Optima, nanti dia akan mengatur semuanya,” kata Dedi.

Terkait kasus e-KTP ini, mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas saat diwawancarai menyadari akan ada banyak tekanan yang diterima KPK dari mana pun, termasuk lingkar kekuasaan saat membuka kasus yang merugikan keuangan negara tahun anggaran 2011-2012 pada Kemendagri sebesar Rp2,3 triliun ini.

Seperti halnya mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menerima aliran dana proyek KTP elektronik (e-KTP) senilai 4,5 juta dolar AS dan Rp50 juta. Dana diberikan agar proyek lancar dan tak dibatalkan. Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putrie, di Pengadilan Tipikor pada Kamis, (9/3/2017). Dikatakannya dana 4,5 juta dolar AS diberikan dua kali pada Gamawan, yakni pada Maret 2011 oleh pengusaha Andi Narogong melaui pihak swasta dan Juni 2011 oleh Afdal Noverman sebesar 2 juta dolar AS. Dengan maksud agar pelelangan pekerjaan penerapan KTP berbasis BIK secara nasional tidak dibatalkan oleh Gamawan Fauzi.

Pada pemberian kedua yang dilakukan Andi Narogong melalui adiknya, Azmin Aulia, Juni 2011, diserahkan 2,5 juta dolar AS. Pemberian ini diduga untuk melancarkan proses penetapan pemenangan lelang. Adik Gamawan Fauzi, yakni Azmin Aulia ini, disebut-sebut ikut berperan dalam proyek ini.

Nazaruddin terang-terangan menuding Gamawan dan adiknya, Azmin Aulia, menerima fee dari proyek tersebut. “Ada yang ditransfer, ada yang ke sekjennya (Sekretaris Jenderal Kemendagri), ada yang ke PPK (pejabat pembuat komitmen),” ungkap Nazaruddin kala itu.

Terpidana kasus suap Wisma Atlet ini pernah menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima fee yang diserahkan melalui sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri. Meski Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyangkal tuduhan melibatkan adiknya.

Demikian pula dugaan keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga melibatkan ponakannya Irvanto, disebut ikut mendorong persetujuan anggaran, mendapat bagian 7 persen dalam proyek pengadaan e-KTP. Hal itu dikatakan oleh Johanes Richard Tanjaya, salah satu tim IT dalam konsorsium pelaksana proyek e-KTP, saat kesaksiannya, Kamis (20/4/2017) waktu itu.

Dan dalam dakwaan, Setya disebut menerima Rp574 miliar atau 11 persen dari total nilai kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Ketum Partai Golkar ini juga disebut ikut mengarahkan dan memenangkan perusahaan dalam proyek pengadaan e-KTP.

Sementara itu, Pengacara Hotma Sitompul membenarkan bahwa Ketua DPR Setya Novanto merupakan pihak ‘pemegang’ proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Ia mengetahuinya dari salah satu bos anggota konsorsium Paulus Tannos. Hal ini diungkapkan Hotma menjadi saksi dalam sidang terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Paulus Tannos sendiri sebelumnya mengaku diajak oleh pengusaha lainnya, Andi Narogong bertemu Novanto di ‎rumahnya di Jalan Wijaya 13 Jakarta Selatan pada November 2011,berbincang selama 15 menit masalah e-KTP. Kata dia, Novanto menanyakan apa yang sudah dikerjakan PT Sandipala dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proyek itu. Bahkan, ungkap Paulus, dalam pertemuan yang singkat itu, Novanto lewat Andi Narogong seolah-olah meminta bayaran kepada dirinya maupun PT Sandipala, yang mengerjakan proyek e-KTP. (igo)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Perlunya Solusi untuk Perhatikan Kondisi TKI

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Jakzone.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan perlu adanya solusi yang tepat dari pemerintah untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Terlebih setelah adanya peristiwa kekerasaan dan penganiayaan, hingga menyebabkan tewasnya TKI yang terjadi di Malaysia, beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli, banyaknya TKI yang teraniaya merupakan salah satu kekurangan yang patut mendapatkan perhatian lebih, salah satu contohnya dimana TKI tersebut masuk secara ilegal dan tidak mendaftar di KBRI.

“Ini perlu adanya solusi, karena jumlahnya kan sangat banyak,” kata Fadli, usai menerima audiensi DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam kesempatan itu, Fadli juga meminta kepada PPMI untuk mendata dan menulis surat secara resmi, serta dilampirkan bukti-bukti untuk dikirimkan ke KBRI, ataupun lembaga yang terkait, dalam hal persoalan TKI di luar negeri.

Sebelumnya, perwakilan dari PPMI mempertanyakan kebijakan dari KBRI yang tidak tegas dalam mengurus TKI. Terlebih banyaknya TKI yang masuk dengan carai ilegal.

Dalam kesempatan yang sama, PPMI juga mengundang Fadli untuk menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional PPMI di Sangatta, Kalimantan Timur, yang akan diselenggarakan pada 4 – 6 Maret 2018 mendatang. (nwi)

Continue Reading

Politik

Dedi Mulyadi, Surat Dukungan Bodong Harus Diusut

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya surat rekomendasi bodong terkait pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Cagub dan Cawagub dari Partai Golkar.

Bahkan hari Senin Dedi meminta Biro Hukum Golkar Jabar untuk segera membuat laporan hal itu dilakukan terkait pernyataan sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar Idrus Marham yang menyatakan surat rekom bodong yang beredar dan menjadi viral.

“Sebagai ketua partai golkar jabar saya akan meminta biro hukum untuk melaporkan surat bodong itu ke mabes polri atau polda jabar, mungkin senin sehingga kita mengetahui surat tersebut sesuai pernyataan sekjen,” ungkap Dedi di Pendopo Purwakarta. Jumat (22/9/2017).

Pelaporan tersebut dilakukan karena sudah mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen, hal itu dilakukan untuk menjaga wibawa dari mengadu domba kepartaian ditambah menurutnya krisis berat yang dialami partai Golkar hari ini.

“Ya sudah masuk ranah pidana mencatut tanda tangan selain itu menyebarkan berita bohong dan hoax, kita lakukan untuk menjaga wibawa partai dari tangan yang merusak sendi kepartaian,” tambahnya.

Dirinya pun tidak mau berandai – andai terkait penyebar surat rekom bodong tersebut hal tersebut harus segera diusut segera mungkin karena menyangkut proses politik yang menyangkut kepala daerah.

“Tahu bodong harus diusut siapa yang buatnya kan untuk membangun pemimpin yang baik harus melalui proses yang baik termasuk memperlihatkan sikap partai yang baik pula,” ungkapnya. (ver)

Continue Reading

Politik

Banggar DPRD DKI Tunda Rapat KUPA-PPAS Perubahan 2017

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunda sementara rapat perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2017 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hari ini.

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat hari ini ditunda karena belum selesainya pendalaman KUPA-PPAS Perubahan 2017 di beberapa komisi dewan.

“Ada beberapa komisi hari ini belum siap melaporkan kepada Banggar. Karena itu perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 saya tunda,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/8/2017).

Prasetio menyampaikan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kualitas, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 ini kembali akan dilanjutkan pada Kamis (24/8/2017) mendatang.

“Kasih waktu saya sampai hari Kamis untuk lanjutkan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 bersama-sama,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Saefullah menuturkan, pihaknya bersama SKPD telah siap melakukan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 sejak dijadwalkan hari ini.

Ia menjelaskan, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 hari ini seharusnya beragendakan laporan dari masing-masing komisi dewan ke Pimpinan Banggar untuk kemudian ditanggapi SKPD apabila diperlukan penjelasan.

“Bilamana diperlukan penjelasan, kami bersama teman-teman siap memberikan keterangan yang dibutuhkan,” tandasnya. (nwi)

Continue Reading

Trending