Connect with us

Politik

Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kasus E-KTP

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Sidang kasus e-KTP kembali digelar hari ini, Senin (5/6/2017). Dalam sidang ke-19 ini dengan terdakwa Irman dan sugiharto, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi ahli untuk membuat pengadaan e-KTP semakin terang.

Dari kelima saksi ahli yang rencana dihadirkan, hanya tiga aksi yang bisa hadir, yaitu Harnawan Kaeni selaku ahli bidang pengadaan barang dan jasa, Eko Fajar Nurprasetyo pakar chipset, dan Bob Hardiansah Syahbuddin ahli informatika.

Andi Agustinus alias Andi Narogong seorang wiraswasta yang tamatan SMP, yang kini sebagai tersangka dituduh berperan sentral dalam pembagian uang ke sejumlah pihak. Andi disebut sebagai pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dalam proyek itu. Tapi dalam pengakuan Andi, perusahaannya tidak bisa ikut dalam lelang proyek e-KTP tersebut, karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Dalam kesaksianya, untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, Senin (29/5/2017) Andi mengutarakan Irman berniat menimpakan semua kesalahan dalam korupsi e-KTP ke bawahannya, yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Menurut Andi, Irman meminta agar dia mengaku kepada penyidik KPK bahwa pemberian uang suap ke para pejabat Kemendagri dan anggota DPR atas permintaan Sugiharto.Dirinya merasa dijadikan ‘Kambing Hitam’ dalam proyek e-KTP ini, pekerjaan tidak didapat, uangnya pun melayang tidak dikembalikan oleh Irman.

Andi juga bercerita Irman dalam hal ini melibatkan ponakannya Dedi Apriadi. Sebab pada Maret 2011 bertemu dengan Sugiharto dan Direktur PT Optima Infocitra Universal yang juga keponakan Irman, Dedi Apriadi. Pertemuan digelar di sebuah ruko di Ruko Galaxy di Bekasi. Dan Dedi menyampaikan kepadanya “Pak Andi, perintah Pak Irman yang akan menang adalah PT Mega Global. Pak Andi silakan meng-sub ke Pak Dedi Apriadi dari PT Optima, nanti dia akan mengatur semuanya,” kata Dedi.

Terkait kasus e-KTP ini, mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas saat diwawancarai menyadari akan ada banyak tekanan yang diterima KPK dari mana pun, termasuk lingkar kekuasaan saat membuka kasus yang merugikan keuangan negara tahun anggaran 2011-2012 pada Kemendagri sebesar Rp2,3 triliun ini.

Seperti halnya mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menerima aliran dana proyek KTP elektronik (e-KTP) senilai 4,5 juta dolar AS dan Rp50 juta. Dana diberikan agar proyek lancar dan tak dibatalkan. Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putrie, di Pengadilan Tipikor pada Kamis, (9/3/2017). Dikatakannya dana 4,5 juta dolar AS diberikan dua kali pada Gamawan, yakni pada Maret 2011 oleh pengusaha Andi Narogong melaui pihak swasta dan Juni 2011 oleh Afdal Noverman sebesar 2 juta dolar AS. Dengan maksud agar pelelangan pekerjaan penerapan KTP berbasis BIK secara nasional tidak dibatalkan oleh Gamawan Fauzi.

Pada pemberian kedua yang dilakukan Andi Narogong melalui adiknya, Azmin Aulia, Juni 2011, diserahkan 2,5 juta dolar AS. Pemberian ini diduga untuk melancarkan proses penetapan pemenangan lelang. Adik Gamawan Fauzi, yakni Azmin Aulia ini, disebut-sebut ikut berperan dalam proyek ini.

Nazaruddin terang-terangan menuding Gamawan dan adiknya, Azmin Aulia, menerima fee dari proyek tersebut. “Ada yang ditransfer, ada yang ke sekjennya (Sekretaris Jenderal Kemendagri), ada yang ke PPK (pejabat pembuat komitmen),” ungkap Nazaruddin kala itu.

Terpidana kasus suap Wisma Atlet ini pernah menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima fee yang diserahkan melalui sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri. Meski Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyangkal tuduhan melibatkan adiknya.

Demikian pula dugaan keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga melibatkan ponakannya Irvanto, disebut ikut mendorong persetujuan anggaran, mendapat bagian 7 persen dalam proyek pengadaan e-KTP. Hal itu dikatakan oleh Johanes Richard Tanjaya, salah satu tim IT dalam konsorsium pelaksana proyek e-KTP, saat kesaksiannya, Kamis (20/4/2017) waktu itu.

Dan dalam dakwaan, Setya disebut menerima Rp574 miliar atau 11 persen dari total nilai kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Ketum Partai Golkar ini juga disebut ikut mengarahkan dan memenangkan perusahaan dalam proyek pengadaan e-KTP.

Sementara itu, Pengacara Hotma Sitompul membenarkan bahwa Ketua DPR Setya Novanto merupakan pihak ‘pemegang’ proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Ia mengetahuinya dari salah satu bos anggota konsorsium Paulus Tannos. Hal ini diungkapkan Hotma menjadi saksi dalam sidang terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Paulus Tannos sendiri sebelumnya mengaku diajak oleh pengusaha lainnya, Andi Narogong bertemu Novanto di ‎rumahnya di Jalan Wijaya 13 Jakarta Selatan pada November 2011,berbincang selama 15 menit masalah e-KTP. Kata dia, Novanto menanyakan apa yang sudah dikerjakan PT Sandipala dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proyek itu. Bahkan, ungkap Paulus, dalam pertemuan yang singkat itu, Novanto lewat Andi Narogong seolah-olah meminta bayaran kepada dirinya maupun PT Sandipala, yang mengerjakan proyek e-KTP. (igo)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Komunitas Sapu Langit Luncurkan Portal Media Hoakslagi.com

Published

on

Jaringan anti hoaks yang tergabung dalam Komunitas Sapu Langit (KSL) meluncurkan portal berita Hoakslagi.com.

Jakzone.com, Jakarta – Jaringan anti hoaks yang tergabung dalam Komunitas Sapu Langit (KSL) meluncurkan portal berita Hoakslagi.com, agar publik mengetahui informasi yang benar dan faktual.

“Melalui portal berita ini, kita akan mengetahui berita hoaks yang disebar seperti apa, dan berita yang benar dan faktualnya, seperti apa,” kata Koordinator Komunitas Sapu Langit (KSL) Budi Purnomo Karjodihardjo di Jakarta, Rabu (22/8/2018).

Menurut Budi, pihaknya juga mengundang para relawan anti hoaks untuk berkontribusi memberikan laporan, klarifikasi, informasi yang faktual terhadap hoaks, yang beredar di media sosial maupun di media mainstream.

“Publik berhak memperoleh hak informasi yang benar dan faktual. Kami berupaya untuk memberikan advokasi dan ruangan di media Hoakslagi.com ini, semoga ada manfaatnya,” kata Budi.

Jika ada informasi hoaks beredar di media sosial, pihaknya bisa langsung secara responsif mempublikasikan klarifikasinya di media Hoakslagi.com.

Namun jika hoaks tersebut dipublikasikan di media mainstream, selain dipublikasikan di media Hoakslagi.com, KSL akan mendorong untuk dipublikasikan di media mainstream.

“KSL sudah menggandeng kerjasama dengan Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI), yang juga memiliki situs media Pusatsiaranpers.com, sehingga bisa dipublikasikan di sana, dan diharapkan dikutip oleh media mitra PSPI,” kata Budi.

Budi menawarkan, jika Anda atau perusahaan Anda diserang hoaks, segera kirimkan klarifikasi, informasi, dan referensi untuk meluruskan berita hoaks tersebut kepada kami, via : infohoakslagi@gmail.com atau WA Center : 0811-1180605 (zal)

Continue Reading

Politik

Promosikan Prabowo-Sandi Uno, Para Penggiat Medsos Deklarasikan Relawan Roemah Media

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Sejumlah penggiat media sosial yang tergabung dalam organisasi Relawan Roemah Media (selanjutnya disebut Roemah Media) menyatakan dukungannya kepada Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Melalui jaringan medsos kami, dari Aceh sampai Papua, kami akan all out mempromosikan Prabowo-Sandi, sekaligus melakukan counter attack jika ada serangan-serangan hoaks terhadap mereka,” kata Koordinator Roemah Media, Pandu Maulana, di Jakarta, Minggu (18/8/2018).

Pandu menjelaskan bahwa Roemah Media akan memberikan asistensi dan bantuan teknis kepada organisasi relawan dan para pendukung Prabowo-Sandi, yang kegiatannya ingin dipublikasikan di media massa, maupun media sosial.

Jika diperlukan, asistensi dan bantuan teknis akan diberikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina Roemah Media yaitu Budi Purnomo Karjodihardjo.

“Beliau orang yang mumpuni, pada tahun 2014 adalah Koordinator Prabowo Subianto Media Center (PSMC), dan tahun 2017 adalah Koordinator Sandiaga Uno Media Center (SUMC),” kata Pandu.

Selain mendukung relawan Prabowo-Sandi, Roemah Media juga siap memberikan dukungan kepada para calon anggota legislator yang berasal dari Koalisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi, yaitu Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya yang ingin dipromosikan.

“Dukungan media penting, agar aktifitas relawan dan kegiatan calon legislatif bisa dipublikasikan secara luas di berbagai media. Baik, di media-media mainstream, maupun di media-media komunitas yang memang sudah mendukung Prabowo-Sandi,” katanya.

Pandu menjelaskan, saat ini pihaknya telah menggandeng kerjasama dengan berbagai para penerbit media siber komunitas yang mendukung Prabowo-Sandi, dan akan dikembangkan ke media-media lainnya di berbagai daerah.

Media-media tersebut kini telah siap untuk menampung Press Release (dan foto-foto) serta menerbitkan berita dari kegiatan para Relawan Prabowo-Sandi dan aktifitas caleg dari Parpol Koalisi Prabowo-Sandi.

Pandu menyarankan agar press release yang ingin disebarluaskan oleh Roemah Media tekah disiapkan dan disesuaikan dengan kaidah dan prinsip-prinsip penulisan jurnalistik yang baik.

Berikut ini adalah para pendiri dan pengurus Roemah Media, sebagai berikut : Dewan Pembina : Budi Purnomo Karjodihardjo, Ketua : Pandu Maulana, Sekretaris : Eko Tri Waluyo, Bendahara : Banny Rachman, Humas : Fuad Rohimi, dan sejumlah penggiat medsos lainnya.

Khusus bagi Relawan Prabowo-Sandi, maupun Calon Anggota Legislatif Parpol Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi, dapat mengirimkan Press Releasenya kepada Roemah Media, Email : halloroemahmedia@gmail.com, atau melalui WA Center : 0811-1180605

Demikian juga para Relawan Medsos dari seluruh nusantara yang ingin bergabung dengan Roemah Media, dapat menghubungi nomer kontak di atas. (wes)

Continue Reading

Politik

Pengamat INDEF : Presiden Terpilih 2019 Harus Mampu Atasi Persoalan Pelemahan Kurs Rupiah, Tekanan Daya beli, dan Kondisi Global Yang Dinamis

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah resmi dideklarasikan maju untuk memperebutkan kursi RI1 dan RI2 pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, berharap, siapapun nantinya yang terpilih menjadi pemimpin di negeri ini harus memiliki komitmen yang besar untuk memajukan ekonomi Indonesia. Terlebih, mampu mengatasi pelemahan kurs rupiah, tekanan daya beli, kondisi global yang dinamis dan loyo nya kinerja ekspor.

“Untuk itu Presiden butuh sosok tim ekonomi yang kuat di 2019. Karenanya, harus menunjuk menteri yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, sehingga fokus memajukan kepentingan nasional,” katanya di Jakarta, Minggu (12/8/2018).

Adapun pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi, dinilai membawa dampak positif bagi Indonesia. Sebab menurutnya, isu sara tidak lagi menjadi mainan politik di pilpres 2019. Namun, keputusan tersebut dinilainya cukup mengagetkan bagi pasar.

“Awalnya, pelaku pasar awalnya berharap sosok pendamping Jokowi berasal dari tokoh yang berpengalaman dibidang ekonomi bisa birokrat, akademisi atau pengusaha. Permasalahan ekonomi saat ini tidak kalah urgent dengan persoalan identitas dan kebhinekaan,” terang dia.

Ia mengungkapkan, persoalan pelemahan kurs rupiah, tekanan daya beli, kondisi global yang dinamis dan loyonya kinerja ekspor, mendesak untuk dicari solusinya.

“Presiden terpilih 2019 nanti butuh sosok tim ekonomi yang kuat di 2019,” jelas dia. (Edw)

Continue Reading

Trending