Connect with us

Politik

Ketua Umum GPAN Kecewa atas Keputusan MA dalam Kasus Terpidana Abdullah

Published

on

Bob Hasan,SH,MH

Jakzone.com, Jakarta – Ketua Umum GPAN ( Generasi Perduli Anti Narkoba) Bob Hasan,SH,MH  menyatakan  kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung   terhadap terpidana Abdullah dalam kasus Narkoba jenis Shabu seberat 78 Kg, yang ditangkap di Provinsi Aceh, dengan putusan tahanan selama 20 tahun.

“Sangat Kecewa dengan keputusan ini. Dapat saya katakan keputusan ini merupakan upaya mengalahkan Negara, walaupun Mahkamah Agung merupakan Representasi Yudikatif tertinggi, namun Oknum Hakim Agung dalam memutuskan ini tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang yang berlaku, “tegas penggiat anti narkoba ini.

Menurut Bob yang juga advokasi rakyat ini, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, dan para sindikat akan meremehkan negara. “Saya fikir ini tidak bisa dibiarkan , mereka para sindikat akan menganggap remeh negeri ini. Siap-siap negara kita tetap akan menjadi target para sindikat kartel Narkoba Internasional,”tandas Bob Hasan.

Diungkapkan  Ketum GPAN, awal putusan pengadilan Negeri Aceh memutuskan Pidana Mati untuk Abdullah alias Dullah, diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan yang sama, yaitu Pidana Mati.  Namun akhirnya diputuskan tahanan  20 tahun oleh Mahkamah Agung dengan alasan hanya kurir dan terpidana masih berusia muda ( 35 tahun).

“Keputusan ini sesungguhnya tidak dapat terpisah dari 2 putusan sebelumnya, dimana dalam pertimbanngannya atau sering disebut sebagai Judex Factie , Hakim sudah meyakini bahwa ini merupakan jaringan Internasional ditambah dengan jumlah berat yang sangat besar, yaitu 78 Kg. Seharusnya dalam memutuskan Hakim Agung melihat berbagai aspek hukum sesuai dan melihat pertimbangan yang ada. Tidak serta merta memutus karena pertimbangan sendiri, apakah tidak sesuai pertimbangan hakim pengadilan negeri dan tinggi itu,”terang Bob Hasan, seraya mengatakan seorang Hakim tidak bisa memutuskan semena-mena  seperti ini.

Menurut Bob, ini justru namanya “Negara Kalah oleh Kejahatan “. Kita tidak dapat menduga- duga atas putusan yang menurut saya keputusan ganjil,  tetapi secara obyektif justru keputusan tersebut merupakan keputusan yang tidak memenuhi Rasa Keadilan Hukum. Sekali lagi saya katakan keputusan tersebut merupakan keputusan yang ” mengalahkan Negara”,pungkasnya,

Sedangkan Penasehat  GPAN, Brigjen Pol  Siswandi  mengutarakan, masih terus bergulir bagi Terpidana Mati akan usaha dengan jalan apapun,  agar hukuman bisa berubah jadi seumur Hidup dan hukuman 20 tahun.

“Ini akibatnya tarik ulur eksekusi mati . Eksekusi yang berjilid  masih 50 orang lebih daftar tunggu yang terpidana mati. Dan semua akan kemungkinan berubah menjadi  berubah,”ungkap  Jenderal yang intens melakukan kegaiatan terkait anti narkoba. (igo)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Perlunya Solusi untuk Perhatikan Kondisi TKI

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Jakzone.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan perlu adanya solusi yang tepat dari pemerintah untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Terlebih setelah adanya peristiwa kekerasaan dan penganiayaan, hingga menyebabkan tewasnya TKI yang terjadi di Malaysia, beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli, banyaknya TKI yang teraniaya merupakan salah satu kekurangan yang patut mendapatkan perhatian lebih, salah satu contohnya dimana TKI tersebut masuk secara ilegal dan tidak mendaftar di KBRI.

“Ini perlu adanya solusi, karena jumlahnya kan sangat banyak,” kata Fadli, usai menerima audiensi DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam kesempatan itu, Fadli juga meminta kepada PPMI untuk mendata dan menulis surat secara resmi, serta dilampirkan bukti-bukti untuk dikirimkan ke KBRI, ataupun lembaga yang terkait, dalam hal persoalan TKI di luar negeri.

Sebelumnya, perwakilan dari PPMI mempertanyakan kebijakan dari KBRI yang tidak tegas dalam mengurus TKI. Terlebih banyaknya TKI yang masuk dengan carai ilegal.

Dalam kesempatan yang sama, PPMI juga mengundang Fadli untuk menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional PPMI di Sangatta, Kalimantan Timur, yang akan diselenggarakan pada 4 – 6 Maret 2018 mendatang. (nwi)

Continue Reading

Politik

Dedi Mulyadi, Surat Dukungan Bodong Harus Diusut

Published

on

Dedi Mulyadi (2)

Jakzone.com, Jakarta – Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya surat rekomendasi bodong terkait pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Cagub dan Cawagub dari Partai Golkar.

Bahkan hari Senin Dedi meminta Biro Hukum Golkar Jabar untuk segera membuat laporan hal itu dilakukan terkait pernyataan sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar Idrus Marham yang menyatakan surat rekom bodong yang beredar dan menjadi viral.

“Sebagai ketua partai golkar jabar saya akan meminta biro hukum untuk melaporkan surat bodong itu ke mabes polri atau polda jabar, mungkin senin sehingga kita mengetahui surat tersebut sesuai pernyataan sekjen,” ungkap Dedi di Pendopo Purwakarta. Jumat (22/9/2017).

Pelaporan tersebut dilakukan karena sudah mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen, hal itu dilakukan untuk menjaga wibawa dari mengadu domba kepartaian ditambah menurutnya krisis berat yang dialami partai Golkar hari ini.

“Ya sudah masuk ranah pidana mencatut tanda tangan selain itu menyebarkan berita bohong dan hoax, kita lakukan untuk menjaga wibawa partai dari tangan yang merusak sendi kepartaian,” tambahnya.

Dirinya pun tidak mau berandai – andai terkait penyebar surat rekom bodong tersebut hal tersebut harus segera diusut segera mungkin karena menyangkut proses politik yang menyangkut kepala daerah.

“Tahu bodong harus diusut siapa yang buatnya kan untuk membangun pemimpin yang baik harus melalui proses yang baik termasuk memperlihatkan sikap partai yang baik pula,” ungkapnya. (ver)

Continue Reading

Politik

Banggar DPRD DKI Tunda Rapat KUPA-PPAS Perubahan 2017

Published

on

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi,.

Jakzone.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunda sementara rapat perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2017 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hari ini.

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat hari ini ditunda karena belum selesainya pendalaman KUPA-PPAS Perubahan 2017 di beberapa komisi dewan.

“Ada beberapa komisi hari ini belum siap melaporkan kepada Banggar. Karena itu perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 saya tunda,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/8/2017).

Prasetio menyampaikan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kualitas, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 ini kembali akan dilanjutkan pada Kamis (24/8/2017) mendatang.

“Kasih waktu saya sampai hari Kamis untuk lanjutkan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 bersama-sama,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Saefullah menuturkan, pihaknya bersama SKPD telah siap melakukan perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 sejak dijadwalkan hari ini.

Ia menjelaskan, rapat perumusan KUPA-PPAS Perubahan 2017 hari ini seharusnya beragendakan laporan dari masing-masing komisi dewan ke Pimpinan Banggar untuk kemudian ditanggapi SKPD apabila diperlukan penjelasan.

“Bilamana diperlukan penjelasan, kami bersama teman-teman siap memberikan keterangan yang dibutuhkan,” tandasnya. (nwi)

Continue Reading

Trending