Connect with us

News

Pemenang Ekektabilitas Tidak Selalu Pemenang dalam Kepemimpinan Nasional

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rabu (24/1/2018) menyatakan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di angka 38,4 persen. Sementara kompetitor terkuatnya, Prabowo Subianto di angka 24,6 persen. Kendati berselisih jarak 13,8 persen, disebut-sebut terdapat beberapa indikator penting yang mampu mengalahkan sang petahana tersebut.

Director Survey & Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, mengatakan, meski saat ini Jokowi masih unggul dalam hasil survei, namun kemungkinan pergantian kepemimpinan nasional bukanlah hal yang mustahil. Bahkan menurutnya, tak menutup kemungkinan duel antara Jokowi versus Prabowo akan kembali terulang.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan survei yang belum dipublikasikan. Hasilnya, elektabilitas  Jokowi  berada di angka 38,5 persen. Sementara Prabowo Subianto sebesar 27,1 persen. dananya terpaut 11,4 persen saja.

“Artinya, duel El Clasico antara Jokowi dan Prabowo tetap terbuka lebar,” katanya melalui rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Elektabilitas dan citra Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menurutnya akan terus meningkat  jika publik melihat kinerja Anies dan Sandiaga Uno baik dan menepati janji-janji kampanyenya di DKI Jakarta.

“Sudah ada semacam indikasi re-evaluasi pemilih yang menggelinding pelan. Pemilu 2019 bisa lebih panas dari sebelumnya, kecuali jika kedua tokoh ini bersatu,” kata dia.

Hasil survey menunjukkan bahwa meskipun tetap di ranking atas, elektabilitas Presiden Jokowi sebagai petahana < 50 %. Dengan kata lain, elektabilitas Jokowi masih di bawah perolehan suaranya di Pilpres 2014.

"Ada tendensi swing voter, floating mass yang semakin membesar," terangnya.

Ia menilai, jika elektabilitas petahana dibawah 50 persen, menandakan kondisi yang berbahaya (warning). Artinya, pemilih memberikan kesempatan kepada figur lain untuk memenangi Pilpres 2019.

"Ahok yang di Pilgub DKI 2017 punya elektabilitas diatas 50 persen saja bisa kalah, apalagi jika hanya di bawah 50 persen," ujar Igor.

Perubahan Konstalasi Politik

Selain itu, kata dia, fakta bahwa PDIP memimpin hanya satu periode (Megawati Soekarno Putri 1999-2004), kemudian dikalahkan figur dari militer (SBY yang saat itu adalah Menkopolkam). Padahal, kata dia, Megawati saat itu juga punya elektabilitas diatas 50 persen.

Igor melihat, adanya pengaruh figur militer (non-sipil) yang tetap disukai publik sebagai Capres atau Cawapres. Seperti, Prabowo Subianto, SBY, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Moeldoko, bahkan AHY yang tergolong muda.

Selain itu, terdapat dinamika perubahan konstalasi politik pasca Pilgub DKI Jakarta 2017. Salah satunya, adalah dukungan parpol pendukung pemerintah ternyata relatif tidak berdampak elektoral terhadap kemenangan kandidat yang diusung, seperti kekalahan yang dialami Ahok-Djarot.

“Koalisi Gerindra-PKS-PAN berpotensi mendapat simpati publik jika konsisten dengan apa yang diperjuangkannya,” terang dia.

Menurut Igor, saat ini masyarakat sudah bisa membandingkan, dan merasakan kinerja kepemimpinan Jokowi. Munculnya polemik isu-isu penting yang mencuat, seperti isu kebangkitan PKI, perppu ormas, presidential thrashold, penegakan ham, pemberantasan korupsi, menurunnya daya beli masyarakat (ekonomi), impor beras, dll, mewarnai diskursus dan embrio matra konflik horizontal.

“Ada problem keselarasan antara janji dan realitas,” jelasnya.

Igor memprediksi, jika tokoh lama di Pilpres 2014 (Jokowi vs Prabowo) kembali berkompetisi, maka posisi pendamping Presiden (Cawapres) adalah yang paling krusial dan signifikan. Tentu tidak menutup kemungkinan munculnya atau dimunculkannya figur baru sesuai momentum.

“Terutama jika terjadi perpecahan koalisi parpol di pemerintahan,” ujarnya. (tim)

Belanja

Ini Lokasi Gelaran FJGS di 13 Mall Jakarta

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI turut serta memeriahkan momentum Asian Games 2018 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Salah satunya, dengan menggelar acara Festival Jakarta Great Sale (FGJS).

Gelaran tersebut merupakan kerjasama Pemprov DKI dan  Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). FJGS ini digelar sejak 12 Agustus hingga 4 September 2018 mendatang, di 13 mal di Jakarta. Berikut lokasi acara serta pelaksanaan acara tersebut,;

PIK Avenue
Minggu, 12 Agustus 2018

Baywalk Mall
Jumat, 17 Agustus 2018

Transmart Cilandak
Jumat & Sabtu, 17 & 18 Agustus 2018

AEON Garden City
Sabtu, 25 Agustus 2018

Lippo Plaza Kramat Jati
Sabtu, 25 Agustus 2018

Grand Indonesia
Jumat 31 Agustus 2018 & Sabtu 1 September 2018

Kalibata City Square
Sabtu, 1 September 2018

One Bellpark Mall
Sabtu, 1 September 2018

Lotte Shopping Avenue
Sabtu, 1 September 2018

Mal Taman Palem
Sabtu, 1 September 2018

Mal Artha Gading
Sabtu, 1 September 2018

Arion Mall
Sabtu, 1 September 2018

Mall @Bassura
Sabtu, 1 September 2018.

 

(Edw)

Continue Reading

News

Sandiaga Kucurkan Rp2,3 Milyar Bantu Korban Bencana di Lombok

Published

on

Jakzone.com, Lombok Barat – Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno meninjau para korban gempa bumi di lokasi pengungsian yang berada di SDN 2 Kekait di Dusun Wadon, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/8/2018).

“Saya datang ke Lombok untuk ikut merasakan penderitaan masyarakat yang ditimpa bencana gempa, sehingga kehadiran kami paling tidak bisa meringankan beban warga yang di antaranya adalah anak-anak,” katanya seperti dikutip Antara.

Selain meninjau posko pengungsian, Sandiaga menyempatkan diri bersalaman serta berbincang dengan warga dan juga anak-anak yang menjadi korban gempa. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan sejumlah paket bantuan, berupa kebutuhan sembako, air mineral dalam kemasan, mie instan, peralatan masak, beras dan kebutuhan logistik lainnya.

Sandiaga menyampaikan, apa yang menimpa warga Lombok segera pulih dan warga bisa bangkit kembali serta bersemangat dalam menjalani hidup ini. Mengingat, NTB khususnya Pulau Lombok menjadi destinasi pariwisata unggulan di tanah air.

“Kita turut bersimpati, begitupun seluruh bangsa dan negara ini terhadap musibah yang di alami warga Lombok. Termasuk, pak Prabowo juga menyampaikan salam kepada warga Lombok, karena tidak bisa hadir, namun beliau berempati dengan kejadian ini,” jelas Sandi.

Terkait masih minimnya bantuan, seperti terpal, popok bayi, dan logistik lainnya, dirinya berharap bantuan untuk para korban gempa di Lombok dapat terus mengalir. Sehingga, bisa meringankan hidup korban di lokasi-lokasi pengungsian.

“Kita harap masyarakat tetap tabah bantuan tetap datang. Kita doakan semua naik kelas anak dapat kembali sekolah dan lapangan kerja terbuka dan harga pangan bisa terjangkau,” katanya.

 

Bantu Warga

Adapun Anggota Komisi XI DPR dapil NTB dari Fraksi Gerindra, Wilgo Zaenar turut mendampingi kunjungan Sandiaga Uno ke sejumlah lokasi terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur. Wilgo menyampaikan, Sandi tergugah untuk turut membantu meringankan beban penderitaan warga terdampak gempa di Lombok.

“Bang Sandi kasih bantuan sekitar Rp2,3 miliar untuk korban terdampak gempa di Lombok dari uang pribadinya,” ujarnya saat mendampingi Sandiaga meninjau posko pengungsian di SDN 2 Kekait di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Wilgo menyampaikan, Sandiaga juga memintanya untuk menginventarisir kerusakan sejumlah bangunan yang ada di Kekait, dan juga wilayah lain di Pulau Lombok. Salah satu yang Sandi soroti ialah rusaknya Masjid Al Abrar yang menjadi tempat ibadah warga di Dusun Wadon. Kerusakan masjid membuat warga kini beribadah di tempat terbuka dengan sarana seadanya.

“Secara spontan Sandi sampaikan, kita juga akan inventarisasi. Nanti akan buat sebuah tim untuk penggalangan karena bukan hanya di sana tapi beberapa titik,” lanjutnya.

Wilgo juga mendorong pemerintah pusat mengambil sikap untuk menerbitkan status bencana nasional untuk gempa Lombok. Hal ini ia katakan mengingat besarnya jumlah korban dan juga kerusakan yang begitu masif. Ketiadaan status bencana nasional, kata dia, menyulitkan bantuan dari internasional yang hendak masuk ke Lombok. (Edw)

Continue Reading

Bisnis

Pergub No.30/2018 : Upaya Terciptanya Iklim Usaha Kondusif dan Mendorong Pemberdayaan UMK Secara Mandiri

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Pergub tersebut, usaha di rumah diizinkan dengan syarat dan kriteria tertentu.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP) DKI, Irwandi, mengatakan, Usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapat fasilitas tersebut boleh berbentuk badan usaha maupun perorangan dan merupakan UMK binaan di daerahnya. Namun, lanjutnya, UMK tidak boleh anak cabang atau berafiliasi dari usaha menengah dan besar.

“Unit usaha juga tidak boleh satu atau beberapa sahamnya dimiliki oleh usaha menengah dan besar,” ujar Irwandi dalam acara sosialisasi Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, di Ruang Serbaguna Mall Pelayanan Publik DKI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Ia menerangkan, bentuknya boleh menetap atau berkeliling. Bagi yang menetap, harus memiliki bangunan permanen atau semi permanen dengan luas maksimal 100 meter persegi.

“Untuk lapak penunjangnya, maksimal 30 meter persegi atau 20 persen dari luas kavling. Bagi yang berkeliling, akan ditetapkan areanya,” jelas Irwandi.

Sementara untuk memperoleh izin UMK (IUMK), maksimal modalnya di luar tanah dan bangunan yakni Rp500 juta rupiah dengan omzet maksimal Rp2,5 miliar. Adapun tenaga kerja yang diizinkan, paling banyak 19 orang.

“Untuk masa berlaku IUMK adalah selama lima tahun. Kemudian dievaluasi kembali,” terang dia.

Prosedur

Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyatakan izin usaha mikro dan kecil bisa dikeluarkan hanya dalam waktu 1 hari.

Adapun untuk memperoleh IUMK, pengusaha cukup mengisi formulir permohonan bermeterai, surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan dan kesediaan memindahkan tempat usaha apabila telah berkembang, serta surat rekomendasi dari lurah bagi yang bukan binaan sesuai lampiran Pergub.

“Pemohon juga menyertakan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, pas foto 4×6 dua lembar dengan latar belakang merah, foto tempat usaha, dan fotokopi surat kepemilikan tanah atau bangunan, atau perjanjian sewa bermaterai jika menyewa rumah,” kata dia.

Terkait izin, lanjut Denny, akan diproses di tingkat kelurahan. Ia menerangkan, akan ada analisa kelayakan teknis dengan peninjauan lapangan jika diperlukan.

“Peninjauan itu untuk menilai pengaruh usaha terhadap ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan kelestarian lingkungan,” ungkap dia.

Keluarnya Pergub Nomor 30 Tahun 2018 disambut baik kalangan pengusaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, Akhmad Syarbini, menyatakan, Pergub itu akan membantu para pengusaha pemula.

“Pergub ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Wagub Sandi waktu itu. Dan tentunya peluang bagi masyarakat untuk berwira usaha,” terang dia. (Edw)

Continue Reading

Trending