Connect with us

Jakarta Selatan

Personel Satpol PP Diimbau Walkot Jaksel Agar Lebih Persuasif

Published

on

Jakzone.com, Jakarta – Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengimbau para personel Satpol PP yang baru dirotasi ke wilayahnya agar menegakan peraturan daerah (perda) dengan mengedepankan cara-cara persuasif. Para personel Satpol PP juga diharapkan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lebih baik lagi.

“Harapan saya setelah adanya rotasi tentu mereka akan lebih baik lagi. Tidak terpaku dalam satu tempat dan bisa berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” ujarnya, Rabu (24/1/2018).

Ia juga berharap, personel Satpol PP yang bertugas di wilayah kerjanya dapat mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang dibangun atas dasar kesadaran, bukan paksaan.

“Dalam menegakkan perda harus melalui cara-cara persuasif dan dialogis. Sehingga pelayanan masyarakat dapat dijalankan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Ujang Harmawan mengaku siap menjalankan penegakan perda dengan cara-cara lebih persuasif.

“Kami ingin mengubah cara pandang, cara pikir dan sikap perilaku kerja Satpol PP untuk lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (nwi)

Jakarta Selatan

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Jakzone.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)

Continue Reading

Hukum

LSM Minta Komisi Yudisial Sikapi Putusan PN Jaksel Soal Sengketa BUMN

Published

on

Forum Peduli BUMN melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK jakarta.

Jakzone.com, Jakarta – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jaksel terkait sengketa BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi dinilai publik memiliki banyak kejanggalan, yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Karena itu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) diminta untuk menyikapi masalah ini, sesuai koridor hukum dan perundangan yang berlaku,” kata Koordinator Forum Peduli (FP) BUMN Romadhon Jasn, di Jakarta, Senin (10/9/2018).

Pada 4 September 2018, Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Florensani Susana sebagai hakim ketua, Mery Taat Anggarasih sebagai hakim anggota 1 dan Krisnugroho sebagai hakim anggota 2, menyatakan mengabulkan permintaan Bumigas untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 922/2017 tanggal 30 Mei 2018.

Putusan BANI tersebut mengenai soal perjanjian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha tertanggal 1 Februari 2005.

Menurut Romadhon, sejumlah kejanggalan dalam persidangan dan keputusannya itu dipandang perlu dipersoalkan oleh KY, bahkan jika perlu Majelis Hakim PN Jaksel yang terlibat dalam persoalan ini bisa dipanggil untuk melakukan klarifikasi.

“KY dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta dapat menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta hal-hal lainnya yang terkait hakim,” kata Romadhon.

Romadhon mencatat, setidaknya ada tiga kejanggalan yang bisa dipersoalkan oleh KY dalam persidangan dan Putusan Sidang PN Jaksel tersebut.

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara yang sudah diperiksa di BANI. Seolah-olah upaya pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri adalah upaya Banding.

Kedua, fakta persidangan menunjukkan 2 orang saksi fakta yang diajukan Bumigas tidak disumpah, namun kemudian keterangan 2 saksi Bumigas ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim PN Jaksel dalam memutus perkara ini.

Ketiga, Pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan alasan Nebis In Idem, padahal secara jelas alasan pembatalan Putusan Arbitrase menurut UU Arbitrase hanyalah terbatas pada pasal 70, dan an alasan Bumigas menurut pasal 70 ini adalah adanya tipu muslihat dalam persidangan BANI.

“Tapi justru mengenai tipu muslihat ini tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Ini kan janggal,” kata Romadhon.

BANI dan Geo Dipa telah mencium soal kejanggalan ini karenanya merespon langsung hasil Putusan PN Jaksel ini dengan mengajukan memori kasasi (memori banding) kepada Mahkamah Agung (MA).

“Kami tidak sepakat dengan Putusan Majelis Hakim PN Jaksel yang menyatakan perkara ini nebis in idem, jadi kami akan melanjutkan upaya hukum yang lainnya, yaitu mengajukan memori kasasi,” kata Adhitya Yulwansyah, Kuasa Hukum BANI di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

PT Geo Dipa Energi (Persero) juga menyayangkan putusan majelis hakim PN Jaksel yang secara yuridis dinilai bertentangan dengan UU Arbitrase dan fakta persidangan.

“Di dalam putusannya, majelis hakim hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang di luar dari yang diatur di dalam Pasal 70 UU Arbitrase,” kata kuasa hukum Geo Dipa Asep Ridwan dari kantor pengacara law AHP. (wes)

Continue Reading

Jakarta Selatan

Ini yang Dilakukan PGO OK OCE untuk Mendorong UMKM Lebih Maju dan Berkembang

Published

on

Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (PGO OK OCE) melakukan launching PGO OK OCE Goes to Nasional.

Jakzone.com, Jakarta – Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (PGO OK OCE) melakukan launching PGO OK OCE Goes to Nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka terus mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saat ini anggota PGO OK OCE telah mencapai lebih dari 50 ribu yang tersebar di 44 Kecamatan di Jakarta dengan berbagai jenis usaha mereka,” kata Ketua Umum PGO OK OCE
Faransyah A. Jaya, di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Menurut Faransyah yang sering disebut sebagai coach Farain itu, launching PGO OK OCE Goes to Nasional ini mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk bergabung dalam gerakan kewirausahaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, memgembangkan pelaku usaha UMKM yang bergerak di sektor ril sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan yang terbukti mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Launching PGO OK OCE Goes to Nasional dilaksanakan di Kantor PGO OK OCE Global Office di Mall Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta lt. 12 dihadiri oleh stakeholder PGO OK OCE dan pelaku usaha UMKM binaan yang sudah sukses.

“Dalam program PGO OK OCE Goes to Nasional ini Kami menyiapkan platform digital secara online 7 langkah Pasti Sukses bagi masyarakat di Indonesia untuk bergabung dalam gerakan PGO OK OCE” ujar Faransyah Jaya Ketua Umum PGO OK OCE.

Sebagai informasi 7 Langkah Pasti Sukses tersebut terdiri dari :

Pertama, Pendaftaran secara online di https://okoce.me atau bisa datang langsung ke Kecamatan apabila domisili di DKI Jakarta

Kedua, Pelatihan, anggota PGO OK OCE akan dilatih dalam pelatihan kewirausahaan bagaimana memulai bisnis dan menjalan usaha serta pengembangannya sehingga nanti terbentuk pola pikir dan mental wirausaha sukses.

Ketiga, Pendampingan, anggota nantinya akan mendapatkan pendampingan wirausaha dari mentor UMKM dan pengusaha rekanan PGO OK OCE.

Keempat, Perijinan. PGO OK OCE akan membantu dalam proses perijinan gratis ijin usaha IUMKM

Kelima, Pemasaran, pemasaran memiliki peranan sehingga produk UMKM dapat bersaing dan menembus pasar olehnya itu akan dibimbing dalam pelatihan pemasaran baik secara konvensional maupun secara online.

Keenam, Pelatihan Keuangan, pengelolaan keuangan pelaku usaha UMKM akan dibimbing oleh pakar keuangan dan telah bekerja sama dengan penyedia platform online keuangan dan mereka akan diberikan secara gratis.

Ketujuh, Permodalan. Terakhir pelaku UMKM akan diberikan akses permodalan setelah melewati semua langkah 1-6 untuk memastikan mereka mampu dalam mengelolah usaha namun apabila pelaku UMKM sudah memiliki perijinan mereka dapat langsung mengajukan akses permodalan dari rekanan PGO OK OCE dari lembaga keuangan.

“Langkah 1-4 adalah program inkubasi sementara langkah 5-7 adalah program akselerasi pengembangan UMKM sehingga nantinya tercipta ekosistem pengembangan UMKM selain itu, PGO OK OCE menyiapkan mentor wirausaha yang siap membantu, melatih dan mendampingi pelaku usaha UMKM melalui 7 langkah Pasti Sukses” lanjut Faransyah.

Faran menjelaskan, ke depan PGO OK OCE akan terus didorong agar tercipta sinergi serta membangun kemitraan antara lain people, public, dan private dimana people atau wirausaha UMKM, trainer, mentor & pendamping, lalu public itu pemerintah pusat, daerah dan perangkatnya dan kemudian private yaitu perusahaan swasta yang sudah maju dan besar.

“Apabila ini menjadi gerakan nasional maka nantinya dapat tercipta ekosistem UMKM nasional yang akan mendorong sinergi pelaku UMKM secara nasional pula. Mitra PGO OK OCE dapat mendaftar di https://mitra.okoce.me,” katanya.

“Harapannya PGO OK OCE Goes to Nasional ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi khususnya bermanfaat bagi anggota dan stakeholders OK OCE dan kami akan terus berinovasi dalam mendukung pengembangan UMKM dalam rangka mendorong program naik kelas bisnis UMKM sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan masyarakat” ujar Faransyah. (bud)

Continue Reading

Trending